Marak Wabah PMK, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Peternak Rumahan

Seorang petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memeriksa seekor ternak sapi menyusul merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Sumber :
  • ANTARA/Anggi Mayasari

Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu juga mengingatkan Kementan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait lain dalam penanganan PMK. Daniel menyebut, penyebaran PMK dapat berdampak terhadap produksi turunan sapi yang pastinya memengaruhi perekonomian daerah maupun nasional.

img_title Perkuat Kedaulatan Vaksin Nasional, Bio Farma Luncurkan Bio-TCV Hasil Sinergi Akademisi & Industri

“Contohnya seperti produksi susu atau daging kemasan. Kita harus pikirkan bagaimana solusi terbaik karena tentunya PMK membuat hasil produksi turunan sapi juga menurun. Harus disiapkan langkah darurat apabila masalah PMK sudah semakin besar,” kata Daniel.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Daniel menambahkan, Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah stamping out atau pemusnahan hewan yang terjangkit untuk memutus mata rantai penyebaran PMK. Hal ini akan mengurangi kekhawatiran warga yang sebentar lagi merayakan Idul Adha. Pemerintah, tekan dia, perlu memberikan kompensasi bagi warga pemilik ternak yang dimusnahkan. 

img_title Vaksin Bukan Cuma untuk Anak, Ini 7 Imunisasi Penting yang Perlu Dipertimbangkan Orang Dewasa

“Teman-teman umat Muslim saya rasa akan  lebih tenang jika mengetahui tidak ada lagi hewan ternak yang terjangkit PMK. Tapi pemilik sapi yang dipotong harus menerima ganti rugi dari Pemerintah sehingga tidak mengalami kerugian,” ujarnya.

Daniel menjelaskan, PMK pada ternak harus cepat diatasi karena penyebaran penyakit itu telah membuat harga hewan ternak anjlok, khususnya di daerah penghasil sapi. Dia juga menilai pemusnahan hewan ternak yang terkena PMK akan menghentikan kerugian yang lebih besar.

img_title Imunisasi Bayi dan Ibu Hamil Meningkat, Menkes Ungkap Datanya

“Kalau PMK tidak cepat diselesaikan, efek dominonya akan banyak. Ini justru akan merugikan perekonomian nasional di tengah upaya Pemerintah melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19,” kata Daniel.

Distribusi hewan dikhawatirkan juga menyebabkan peternak kewalahan, apalagi dengan adanya pembatasan lalu lintas sapi atau lockdown dari daerah yang terpapar PMK. Daniel mengatakan, banyak peternak yang gelisah akibat sapi miliknya masih terkatung-katung di pelabuhan akibat kebijakan tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Perdagangan di internal wilayah akan lesu jika masalah PMK berkepanjangan. Sekarang muncul fenomena para blantik atau pembeli ternak yang menawar dan membeli sapi dengan harga murah sehingga membuat peternak merugi. Ini harus jadi perhatian bersama,” imbuhnya.

Kepala BRIN, Arif Satria

Dipanggil Prabowo, BRIN Bakal Percepat Riset Vaksin Malaria

Arif menjelaskan BRIN saat ini memiliki empat kandidat vaksin malaria. Secara keseluruhan, terdapat sekitar lima atau enam kandidat vaksin malaria di Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
27 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut