- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun tol dari ruas Tol Bocimi (Bogor Ciawi Sukabumi) menuju kebun teh Gunung Mas Puncak Bogor hingga Kabupaten Cianjur guna mengurangi kemacetan di jalur wisata. Saat ini rencana tersebut sudah masuk tahap pra- feasibility study atau studi kelayakan.
"Trasenya sekarang masih distudi Pra- FS pra- feasibility study (studi kelayakan). Ya itu untuk mencari solusi kemacetan. Sekarang masih kita studi. Statusnya sekarang masih pra FS melihat nanti trasenya lewat mana, " kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dihubungi VIVA, Selasa 21 Juni 2022.
Endra menjelaskan, dalam pra FS, trase akan mempertimbangkan efisiensi secara finansial, ekonomi, sosial, hingga kemudian yang aman terhadap dampak lingkungan.
"Kita mitigasi dampak paling kecil. Pertimbangan itu yang nanti akan mendasari pengambilan keputusan apakah akan dilanjutkan ke FS atau seterusnya," jelasnya.
Endra menjelaskan, kajian tol puncak ini sebagai salah satu solusi PUPR dalam mengurangi kemacetan. Nantinya beban kendaraan dibagi menjadi arus regional dan arus lokal sehingga memangkas kemacetan. Dalam kajian tersebut, tol akan membentang dari ruas tol Ciawi-Caringin hingga menuju Megamendung, Cisarua, sampai Cianjur.
"Kita kan punya tol Bocimi itu, di sisi Barat dari jalur Puncak. Itu nanti akan kita sambungkan dari tol Caringin ke Megamendung atau Cisarua dari situ naik sampai Gunung Mas sampai ke Cianjur," jelasnya.
Kajian pembangunan tol puncak ini, lanjut Endra, salah satu solusi bersama dengan Komisi V DPR RI. DPR yang menyampaikan aspirasi masyarakat tinggal di wilayah puncak dan mendukung pembangunan tol Puncak.
"Sebetulnya DPR menyuarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat kan pengen puncak ini lebih nyaman. Arrtinya kan aspirasi masyarakat yang didukung DPR gitu ya. DPR kan kelihatannya juga sudah arahnya ke sana, artinya dari Komisi V. Kita hanya lengkapi dengan dukungan studi gitu. Jadi status (tol Puncak) sekarang pra FS itu untuk tahu dulu kondisi sosial ekonomi dan lingungan intinya itu," jelasnya.
Endra mengatakan, dengan pembangunan tol ini pemerintah berharap kawasan puncak lebih bagus dan tertata sehingga masyarakat berjam-jam terjebak macet di sana. Sebab, dii sisi lain puncak bukan hanya masyarakat yang berwisata tetapi juga masyarakat setempat juga sudah sulit beraktivitas terutama saat hari-hari libur.
"Kan sekarang banyak menderitakan masyarakat setempat kan gitu, pergerakan aktivitas sulit gitu ya. Semangatnya mencari solusi di situ. Berjam-jam termasuk waktu lebaran kemarin, bisa dilihat di sana seperti apa. Itu yang harus kita perbaiki. Jadi spiritnya ke sana supaya layanan publik jalan di Puncak ini bisa lebih baik gitu loh. Baik wisatawan maupun warga setempat semangatnya mencari solusi," imbuh Endra.
Namun demikian, Endra kembali menekankan, rencana pemerintah itu baru masuk tahap mengkaji rencana pembangunan tol puncak tersebut. Jika selesai pra FS, maka proyek tol akan berlanjut ke FS dan pengkajian amdal.
"Pemerintah sedang mengkaji. Nanti dari hasil pra FS, kalau nanti ada keputusan lanjut, ya dilanjutkan dengan FS, amdal, itu yang lebih mendetail tentang dampak tadi sosial ekonomi dan lingkungannya lebih mendetail lagi karena amdal. Kalau ini kan kalau ngambil keputusan mau diteruskan atau tidak, pra FS kan begitu nantinya," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan sejumlah solusi untuk mengatasi kemacetan di kawasan puncak shdah dilakukan seperti pelebadan lahan. Namun upaya itu masih belum mengatasi kemacetan akibat pertumbuhan jumlah kendaraan terus meningkat.
Sejumlah solusi ditawarkan, pertama pelebaran jalan namun upaya itu terkendala harga lahan yang mahal. Selanjutnya, penataan lima titil simul kemacetan dengan membangun fly over dan pelebaran jalan. Solusi ketiga, membangun jalan tol yang disambung melalui askes tol Bocimi menuju Puncak
Catat, Libur Long Weekend 9-12 Mei Ganjil Genap Diterapkan di Puncak Bogor
Satlantas Polres Bogor juga akan menerapkan kebijakan one way.
