Cuti Melahirkan 6 Bulan, Pengusaha Singgung Produktivitas

Pekerja memproduksi sepatu untuk diekspor (foto ilustrasi).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) kini tengah dirancang oleh DPR RI dan Pemerintah. Salah satu pasalnya memuat hak cuti melahirkan 6 bulan dan cuti suami selama 40 hari.

img_title Gempa Dahsyat M 6,9 Guncang Peru, Belum Ada Peringatan Tsunami

Merespons itu, sejumlah kalangan pengusaha meminta pemerintah dan DPR RI melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif terkait hak cuti melahirkan 6 bulan itu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pelaku usaha berharap agar pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif sebelum menetapkan UU tersebut.

img_title Bareskrim Turun Tangan Ungkap Misteri Penyebab Ledakan Tangki Migas Cepu Hingga Tewaskan Pekerja

“Karena menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing masing pengusaha," katanya dalam keterangannya dikutip dari Antara, Jumat, 24 Juni 2022.

Psikologi Pengusaha Disebut Harus Dijaga 

img_title Penembakan di Jembatan Lalove Palu Tewaskan 1 Orang dan Lukai 7 Warga, Polisi Tangkap Satu Tersangka

Ilustrasi pengusaha.

Photo :
  • Pexels/Unsplash

Menurut Sarman, psikologi pengusaha harus dijaga karena merekalah yang akan menjalankan kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah itu menjelaskan, dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah diatur hak cuti hamil selama tiga bulan. Kebijakan tersebut pun sudah berjalan hampir 19 tahun di mana pelaku usaha menjalankan aturan tersebut tersebut dengan konsisten.

"Wacana cuti hamil selama enam bulan dan cuti suami 40 hari harus mempertimbangkan dari berbagai aspek mulai tingkat produktivitas, kemampuan pelaku usaha, dan dampak terhadap pelaku UMKM. Perlu suatu kajian yang mendalam apakah harus enam bulan atau cukup empat bulan misalnya, kemudian apakah cuti suami 40 hari juga menjadi keharusan," katanya.

Produktivitas Disebut Akan Terganggu

Menurut Sarman, cuti dengan durasi panjang seperti itu dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan produktivitas karyawan tersebut di perusahaannya.

"Jangan sampai nanti pengusaha menyiasati pekerjanya menjadi pekerja kontrak karena harus mengeluarkan biaya operasional dalam bentuk gaji selama enam bulan terhadap pekerja yang mendapatkan cuti hamil," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sarman pun mengingatkan agar kebijakan tersebut jangan sampai semakin menurunkan peringkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang jauh tertinggal.

Data dari Asian Productivity Organization (APO) yang dikeluarkan pada tahun 2020 menunjukkan posisi produktivitas pekerja Indonesia berada di urutan 107 dari 185 negara. Posisi Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, dan berada di bawah rata rata tingkat produktivitas tenaga kerja enam negara ASEAN bahkan peringkat dunia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut