Pangkas Beban Subsidi Energi, Ini Pekerjaan Rumah Pemerintah

VIVA Bisnis – Laporan Kementerian Keuangan mencatat, total subsidi dan kompensasi sektor energi pada 2022 mencapai Rp502,4 triliun. Hal itu dilakukan guna menambal selisih harga jual BBM secara keekonomian, dengan harga subsidi. Karena, Pertamina dan PLN tidak bisa menjual produknya sesuai harga keekonomian.

Baca Juga

Harga Minyak Dunia Tembus US$92 per Barel, Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik sampai Akhir 2026

Beban subsidi yang ditanggung pemerintah itu disebut-sebut sudah sangat berat. Apalagi, ada pula tambahan subsidi Rp74,9 triliun, dari alokasi awal sebesar Rp152 triliun. Di mana, jumlah itu dibagi pada subsidi BBM sebesar Rp71,8 triliun dan subsidi listrik Rp3,1 triliun.

Karenanya, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, langkah pemerintah mengetatkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi (solar dan Pertalite) melalui pendaftaran, yang prosesnya dimulai per 1 Juli 2022 kemarin, sudah cukup tepat.

Baca Juga

Pemerintah Gelontorkan Rp 31,8 Triliun Buat Program Akhir Tahun: Bantuan Subsidi Upah hingga Diskon Nataru

Baca juga: Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu per Kg, Ini Kata Mentan

"Pada prinsipnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah terus melakukan pembatasan dulu ya (terhadap energi-energi yang disubsidi). Seperti misalnya mekanisme yang saat ini dilakukan melalui pembatasan pembelian Pertalite," kata Mamit saat dihubungi VIVA, Senin 4 Juli 2022.

Baca Juga

Heboh Motor Trail Listrik Diduga untuk MBG Mangkrak di Bekasi, TNI Bilang Begini

Untuk lebih meringankan beban subsidi pemerintah di sektor energi, Mamit menilai bahwa ke depannya langkah pengetatan pembatasan serupa juga dapat diterapkan bagi LPG 3 Kg.

"Saya kira ke depan untuk LPG 3 kg juga perlu dilakukan pembatasan, karena saat ini jumlahnya (subsidi) juga cukup signifikan, sehingga perlu ada pembatasan dan pengetatan kembali supaya bisa benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Selanjutnya, Mamit berpendapat bahwa jika PLN sudah melakukan penyesuaian tarif (tariff adjustment) terhadap pelanggan listrik non-subsidi golongan 3.500 VA ke atas, maka hal serupa juga bisa dilakukan dengan menyasar pelanggan dari golongan bisnis dan industri. 

Dia mengatakan, besaran kompensasi yang juga harus dibayarkan oleh pemerintah bagi para pelanggan golongan bisnis dan industri ini, juga sudah cukup besar dan membebani keuangan negara.

"Karena ini yang termasuk menyerap dana kompensasi yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan jika pemerintah ingin melakukan penghematan," kata Mamit.



Petugas PLN saat memeriksa meteran listrik di suatu rumah susun di Jakarta.

Photo :

• ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Saat ditanya apakah menaikkan tarif listrik bagi sektor bisnis dan industri alam berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi bahkan berpengaruh ke inflasi, Mamit pun tak menyangkal hal tersebut. 

Halaman Selanjutnya

Karenanya, dia berharap langkah menaikkan tarif listrik bagi pelanggan bisnis dan industri itu dilakukan mulai tahun 2023. Harapannya, saat itu ekonomi nasional juga sudah benar-benar kembali pulih.