Pakar Nilai Saat Ini Jadi Momentum Rombak Struktur Subsidi BBM

VIVA Bisnis – Keputusan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa menjadi momentum untuk memperbaiki struktur pemberian subsidi. Hal itu diungkapkan Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya Wisnu Wibowo.

Baca Juga

Misteri Rp250 Juta dari PCNU Nias, KPK Telusuri Dugaan Kaitannya dengan Muktamar NU

Dia menjelaskan, sekarang memang ada penurunan harga minyak dunia yang kini di posisi sekitar 85 dolar AS per barel. 

"Tapi jangan lupa asumsi APBN kita untuk BBM hanya 63 dolar per barel. Ini yang membuat sistem fiskal kita jebol. Jadi penyesuaian harga ini adalah alternatif yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN kita," kata Wisnu Wibowo seperti dikutip dari Antara, Jumat, 9 September 2022.

Baca Juga

3 Kali Terbang dalam Sehari, TNI AU Tingkatkan Operasi Hujan Buatan di Kalimantan untuk Atasi Karhutla



SPBU kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi Bio Solar

Photo :

• ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Sejak awal tahun, lanjut harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Bahkan pada Maret sempat tembus lebih dari 100 dolar per barel. Pada bulan Maret, pemerintah sebenarnya sudah hendak menaikkan harga BBM karena besarnya disparitas antara asumsi harga BBM di APBN dengan harga minyak dunia. 

Baca Juga

Antrean BBM di Malang hingga Jember Mengular, ESDM Janji Beres dalam 2 Hari

Namun saat itu pemerintah menilai waktunya belum tepat karena mendekati puasa dan Hari Raya Idul Fitri sehingga dikhawatirkan akan semakin menambah beban masyarakat.

Sementara saat ini, kata dia, dirasa tepat karena imbas inflasi dari puasa dan Lebaran sudah terkendali juga masih ada waktu dari momen hari besar lainnya yaitu Natal dan tahun baru.

Kuota Jebol Gara-gara Mobil 2.000 CC ke Atas Masih Banyak Konsumsi BBM Pertalite

Penyesuaian harga yang dilakukan sekarang ini, menurut dia, juga sebagai momen memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.

"Selama ini, masih banyak masyarakat di luar kelompok tersasar yang ikut menikmati subsidi BBM," katanya.

Dia mencontohkan banyak kendaraan di atas 2.000 CC yang mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite sehingga kuota jebol karena konsumsinya berlebihan. Selain itu dengan berkurangnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax diharapkan bisa membuat kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk beralih menggunakan BBM yang tidak bersubsidi namun lebih ramah lingkungan.

Ia memaparkan, dimulainya uji coba pendaftaran kendaraan melalui laman Pertamina menjadi peluang bagi pemerintah membangun data base terkait siapa yang layak menerima subsidi.

Halaman Selanjutnya

"Kita kan sudah terbiasa menggunakan pedulilindungi. Nah ini nanti kurang lebih sama. Ketika database siapa yang layak menerima subsidi sudah terbangun dengan pendekatan digitalisasi data, pemerintah akan semakin berani memberikan subsidi karena potensi kebocoran lebih bisa dikendalikan," kata dia.