Suharso Ungkap Bansos Masih Tak Tepat Sasaran: Eselon I Kok Terima BLT

Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
Sumber :
  • VIVA/Natania Longdong

VIVA Bisnis – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengakui, penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat sampai saat ini kerap masih tidak tepat sasaran.

Cara Pos Indonesia Salurkan Bansos ke Keluarga Penerima Manfaat

Suharso menegaskan perlunya sebuah upaya memutakhirkan data-data kependudukan yang lebih akurat, lengkap dan mencakup penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Ketidaktepatan penyaluran bantuan dalam program perlindungan sosial menurutnya benar-benar harus dibenahi. Bahkan, dia mengakui di tahun 2022 ini, seorang pejabat Eselon I ternyata masih mendapatan bantuan langsung tunai (BLT).

Target 4 Juta KPM, Penyaluran Bansos Pos Indonesia Sudah 97 Persen

"Sampai hari ini, yang derajatnya eselon 1 masih mendapatkan BLT, sampai hari ini," kata Suharso dalam telekonferensi di channel YouTube Bappenas RI, dikutip Jumat 16 September 2022.

Suharso menegaskan bahwa sejak tahun 2020 lalu, pihaknya sudah berupaya melakukan pembenahan terkait hal tersebut. Namun sampai tahun 2022, ketidaktepatan penyaluran program perlindungan sosial oleh pemerintah itu masih juga terjadi.

Pos Indonesia Bakal Salurkan Bansos-PKH Buat 44.476 Keluarga Penerima Manfaat di Bali

"Sampai tahun 2022 ini Pak Mendagri, Pak Kemal Taruc itu masih mendapatkan BLT," ujar Suharso.

Walaupun, lanjut dia, BLT tersebut kini sudah disalurkan kembali kepada yang lebih berhak. Bedasarkan penelusuran, Kemal Taruc memang merupakan salah satu pejabat eselon I di Bappenas.

Kuncinya Pembenahan Data

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Photo :
  • Bappenas

Karena itu, Suharso menegaskan, pembenahan data masyarakat yang benar-benar harus mendapatkan bantuan pemerintah, mestinya bisa terus dibenahi, diperkuat, disatupadukan, dan disempurnakan.

Supaya, penyaluran bantuan dari pemerintah benar-benar bisa tersalurkan secara efektif, terutama kepada masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkannya.

Dia pun meyakini langkah itu akan bisa dicapai dengan adanya Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang merupakan program pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk. Mulai dari demografi penduduk, perumahan, keadaan disabilitas, status kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.

Melalui informasi penduduk yang komprehensif dan universal, Suharso berharap Regsosek akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk, dan meningkatkan aspek ketepatsasaran dari berbagai program pemerintah terhadap masyarakat.

"Regsosek ini dilakukan untuk seluruh penduduk Indonesia, tanpa terkecuali. Termasuk presiden dan seluruh pejabat negara," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya