DPR Minta Perundingan Batas ZEE RI-Vietnam Dibuka ke Publik

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD (Foto Ilustrasi)
Sumber :
  • vivanews/Andry

VIVA Bisnis – Sejak 21 Mei 2010 Indonesia-Vietnam telah melakukan belasan kali perundingan terkait penetapan batas laut, termasuk perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

img_title Pakar Hukum sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Hanya Politis: Rakyat Jangan Tertipu

Berdasarkan proses perundingan, Tim Teknis Indonesia telah memberikan konsesi bagi Vietnam, sementara Vietnam telah meninggalkan posisi dasar single boundary line-nya. Hal ini membuat Tim Teknis Indonesia mempertimbangkan positif untuk memberikan konsesi lagi kepada Vietnam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, masalah perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam ini pun sedang memanas beberapa hari ini, karena prosesnya dituding tak transparan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan, hal ini dikarenakan hasil perundingan seakan tidak di-update ke publik. 

img_title UU Perampasan Aset Disahkan, Nyoman Parta: Koruptor Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas

"Isu sepenting ini mestinya dilakukan secara transparan dan ada proses komunikasi kepada publik," kata Sukamta kepada media, Jumat 23 September 2022.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta

Photo :
  • Istimewa

img_title Komentar Menohok Habiburokhman soal Aduan ICW Terkait RUU Perampasan Aset

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Fraksi Nasdem DPR RI, Syarif Abdulllah Alkadrie. Dia bahkan memperingatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, untuk memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR RI dan publik. "Namun sampai saat ini belum ada responsnya," ujar Syarif.

Selain itu, hal penting lain yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengirim surat kepada Kementerian terkait.

Di mana, isinya menyarankan untuk tidak menerima garis usulan Vietnam, dan menyampaikan kalau pemerintah menerima usulan Vietnam di Pertemuan Teknis ke-14, maka Indonesia kehilangan potensi sumber daya ikan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena berkurangnya luasan ZEE Indonesia.

Namun, sepertinya surat ini tak menjadi perhatian dari tingkat kebijakan. Sebab, ternyata perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga tidak dilibatkan dalam Pertemuan Teknis ke-14 Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam berdasarkan daftar peserta pertemuan. 

Disebut-sebut, hal ini mungkin karena Kementerian Kelautan dan Perikanan ditakutkan akan mengambil sikap konservatif, untuk tidak memberikan konsesi mengganggu proses perundingan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal tersebut juga diduga sebagai sikap tidak transparan pemerintah dalam masalah perundingan batas ZEE Indonesia dengan Vietnam, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dilibatkan dalam Pertemuan Teknis tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Komisi I DPR Buka Peluang Ubah RUU Penyiaran, Aspirasi Kreator Konten Bakal Ditampung

Komisi I DPR memastikan aspirasi publik, termasuk kekhawatiran kreator konten soal kebebasan berekspresi, akan menjadi bahan penyempurnaan RUU Penyiaran yang akan dibahas

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut