Realisasi Bansos Sembako 2022 Capai Rp 33,41 Triliun
- ANTARA
VIVA Bisnis – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45,12 triliun pada 2022, untuk disalurkan dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Dia menjelaskan, target dari program BPNT tersebut diharapkan bisa menyediakan bantuan sembako untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat, selama periode Januari sampai Desember 2022.
"Sekarang yang sudah direalisasikan dan dibayarkan (dari program BPNT 2022) itu, dari Januari sampai September ini adalah sebanyak 18,7 juta penerima," kata Isa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 30 September 2022.
Baca juga:Â Soal Peretasan Narasi TV, Polisi: Anggota Kepolisian RI Tidak Terlibat
"Dan uang yang sudah dibayarkan (dari Januari-September 2022) adalah sebesar Rp 33,41 triliun, atau 74 persen dari anggaran Rp 45,12 triliun," ujarnya.
Sementara untuk penyaluran BPNT tahap keempat di tahun ini, yakni untuk periode Oktober sampai Desember 2022, rencananya akan mulai didistribusikan pada Senin 3 Oktober 2022 pekan depan.
"Nilainya Rp 200 ribu per bulan, jadi setiap kali penyaluran totalnya Rp 600.000 (untuk 3 bulan)," kata Isa.
Pengemasan bantuan sosial (bansos) dampak krisis pandemi COVID-19. (Foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sementara untuk metode penyalurannya, Isa memastikan bahwa caranya masih sama. Yakni akan disalurkan melalui bank-bank Himbara sebagaimana yang sudah dilakukan pada periode-periode penyaluran BPNT sebelumnya.
"Sementara untuk beberapa daerah yang susah dijangkau oleh perbankan, maka penggunaan PT Pos akan lebih bermanfaat karena langsung disalurkan kepada penerimanya," kata Isa.
"Hal ini (penyaluran melalui PT Pos) biasanya umum terjadi di sejumlah daerah seperti misalnya Papua, Papua Barat, dan sebagian wilayah Maluku," ujarnya.
Jelang Nataru, Mendagri Tito Dorong Penyaluran Bansos dan Operasi Pasar untuk Dongkrak Daya Beli
Mendagri menjelaskan bahwa penyaluran bansos tersebut penting untuk memperkuat daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
