Jawab Usulan Politikus yang Kepingin Jadi Pejabat BI, Begini Respons Sri Mulyani
- Instagram.
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons usulan politikus terkait kemungkinan mereka untuk menjadi pejabat atau Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (ADG BI). Usulan ini akan dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Menurut Sri, dia akan berdiskusi lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, ADG BI harus dijaga kredibilitasnya, karena kondisi ekonomi dunia saat ini sangat dinamis.
"Nanti kita akan diskusikan dengan DPR, kita kan jaga supaya kredibilitas dan fungsi-fungsi lembaga keuangan tetap bisa dijaga. Karena kondisi ekonomi dunia yang memang sangat dinamis, membutuhkan semua institusi berfungsi secara efektif akuntabel dan kredibel," ujar Sri Mulyani kepada awak media, di kantor Kemenkeu, Jumat 28 Oktober 2022.
Usai Pelantikan, Anggota DPR, DPD & MPR RI Berswafoto di Gedung Kura-kura. (Foto ilustrasi)
- VIVA/Muhamad Solihin
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo merespons terkait RUU PPSK tersebut. Dia mengatakan, BI terus melakukan koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kemenkeu, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Bersama dari sisi pemerintah dengan koordinasi KSSK yang sangat erat. Kami terus melakukan reformasi di sektor keuangan dengan tetap mengedepankan kewenangan independensi dari masing-masing lembaga," kata Perry, Kamis 20 Oktober 2022.
Pesan Jokowi Agar Independensi BI Harus Dijaga
Gedung Bank Indonesia.
- VIVA/Andry Daud
Perry menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menegaskan bahwa independensi BI adalah merupakan hal yang mendasar sebagai pilar kredibilitas dari kebijakan ekonomi RI.
"Pak Presiden terus menegaskan independensi BI adalah hal mendasar, sebagai pilar kredibilitas dari kebijakan ekonomi kita. Kebijakan makro ekonomi dan kebijakan di bidang kebanksentralan khususnya mengenai moneter," ujarnya.
Perry melanjutkan, pada saat yang bersamaan Pemerintah dan BI akan menyampaikan secara bersama-sama terkait dengan apa yang diperlukan pada reformasi di sektor keuangan. Hal itu agar mendorong ekonomi Indonesia lebih tumbuh.
"Sekali lagi mengedepankan kewenangan dan independensi, termasuk independensi BI yang tentu saja oleh Pak Presiden terus ditekankan sangat penting," imbuhnya.
Komisi VI DPR Minta Erick Thohir Perketat Pengawasan di BUMN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI terus mendukung upaya bersih-bersih BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN.
