Pengusaha Gugat Permenaker Upah Minimum 2023 Naik 10 Persen

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA Bisnis – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan melakukan uji materiil atau menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022, tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

img_title UMP 2027 Diumumkan 21 November, Ini Mekanisme dan Rumus Perhitungan Upah Minimum Terbaru

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pemikiran tersebut mengemuka setelah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menggelar rapat koordinasi dengan puluhan Asosiasi pengusaha Anggota Kadin, pada Rabu, 23 November 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan Asosiasi Pengusaha dan Seluruh Perusahaan Anggota KADIN terpaksa akan melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022,” ujar Arsjad dalam keterangannya, Kamis 24 November 2022.

img_title Investor Pilih Wait and See Usai Gibran Mundur, Airlangga: Politik dan Ekonomi Harus Dipisah

Baca juga: Menko Airlangga Dorong SKK MIgas Benahi Iklim Investasi di Sektor Hulu Migas

Menurut Arsjad, dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022, menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Dengan itu, maka diperlukan putusan yudikatif untuk menjawab keambiguan yang muncul.

img_title Kadin Dorong IEU-CEPA Perkuat Kemitraan Ekonomi Indonesia-Uni Eropa, Anindya Bakrie Ungkap 3 Sektor Potensial

Arsjad mengatakan, semangat yang ingin dikedepankan pelaku usaha adalah menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja, dan keadilan bagi pengusaha.

Selain itu, ia mengungkapkan, langkah hukum itu terpaksa ditempuh karena dunia usaha perlu kepastian hukum. “Namun apapun hasilnya, pelaku usaha siap mematuhinya,” tegasnya.

Arsjad melanjutkan dari perspektif pelaku usaha, kebijakan tersebut seyogyanya dapat dirumuskan secara tepat sasar, komprehensif. Dalam hal ini sesuai koridor hukum yang berlaku, sehingga dapat diimplementasikan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

Arsjad mengatakan, pelaku usaha pada dasarnya sepakat bahwa kondisi ekonomi nasional yang dinamis akibat resesi ekonomi global imbas dari konflik geopolitik perlu disikapi dengan cermat.

Aksi Demo Buruh Tuntut Kenaikan Upah

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Salah satunya adalah dengan menjaga daya beli masyarakat, yang terefleksi dari kenaikan upah minimum. Namun, pada sisi lain, kemampuan pelaku usaha merespon kondisi ekonomi saat ini juga harus diperhatikan agar tidak memberatkan pelaku usaha dan mengganggu iklim usaha.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM KADIN Dhaniswara K. Hardjono menambahkan, jika mengacu pada kondisi hukum saat ini. UU Cipta Kerja (UUCK) secara sah dinyatakan masih berlaku dalam tenggang waktu dua tahun inkonstitusional bersyarat, hingga ada perbaikan sebagaimana amar putusan MK sebelumnya.

Menurutnya sepanjang UUCK masih dalam perbaikan, maka tidak diperkenankan adanya penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK. Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK," imbuhnya.

KADIN Indonesia bersama KP2MI membuka 2.700 peluang kerja sektor hospitality di Turki dengan potensi devisa hampir Rp1 T

KADIN Gandeng KP2MI, 2.700 Lowongan Kerja Hospitality di Turki Dibuka, Devisa RI Berpotensi Tembus Rp1 Triliun

KADIN dan KP2MI membuka 2.700 peluang kerja sektor hospitality di Turki. Program ini diperkirakan memiliki potensi kontribusi devisa hampir Rp1 triliun.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut