Saksi Ahli Sebut Produksi Bukan Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Tapi Ini...

Minyak goreng di pasar tradisional Ciledug.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA Bisnis – Pakar Tata Niaga Minyak Goreng dan Industri Sawit, Wiko Saputra mengatakan, distribusi merupakan masalah utama penyebab kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Dia menyebut tidak ada kelangkaaan dalam aspek bahan baku. Artinya, kata dia, stok bahan baku mencukupi untuk pemenuhan stok minyak goreng.

img_title Pertamina Patra Niaga Perkuat Pasokan BBM dan LPG, Siapkan Ratusan Infrastruktur Distribusi

Wiko menjelaskannya, dalam kesaksian ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) atau kasus minyak goreng.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan dalam aspek bahan baku, artinya stok bahan baku mencukupi untuk pemenuhan stok industri minyak goreng," kata Wiko dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam, 5 Desember 2022.

img_title Harga Beras dan Telur hingga Daging Ayam Kompak Menurun, Cek Daftar Komoditas Lainnya

Baca juga: Bawa Argentina ke Perempatfinal, Segini Kekayaan Lionel Messi

Menurut Wiko, masalah justru ada pada tingkat distribusi. “Tapi permasalahannya terjadi pada aspek distribusi, karena tidak terdistribusi ke pasar,” tegasnya.

img_title Harga Telur dan Daging Sapi hingga Minyak Goreng Makin Melonjak, Cek Daftar Komoditas Lainnya

Menanggapi hal itu, Patra M Zen, Penasihat Hukum terdakwa Master Parulian Tumanggor mengatakan, pernyataan ahli justru bertolak belakang dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

Menurut dia, pernyataan Wiko menyiratkan bahwa bahan baku minyak goreng cukup pada periode Januari-Maret 2022.

“Dengan demikian, tidak masalah jika pelaku usaha melakukan ekspor," kata Patra. 

Menurut Patra, masalah justru berada pada sektor distribusi, bukan pada produsen migor. Sebab yang dihasilkan produsen sesuai peraturan yang berlaku. 

"Pendapat ini justru menunjukkan masalah bukan ada di Wilmar Group, selaku produsen. Melainkan pada jalur distribusi," ujarnya.

Minyak goreng. (ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/Yeni Lestari

Patra juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016, Wilmar Group selaku produsen tidak boleh menjual langsung ke masyarakat. Selain itu, kata Patra, pendapat para ahli dibuat berdasarkan asumsi telah terjadi pelanggaran dalam proses penerbitan Persetujuan Ekspor. 

"Asumsi ini sudah gugur karena tidak didukung fakta-fakta persidangan," kata Patra.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18,3 triliun.

Terhadap hal ini, saksi ahli lainnya, ahli perekonomian negara Rimawan Pradiptio menyampaikan, kelangkaan itu terjadi saat masih terjadi wabah global COVID-19. Di luar negeri masih terjadi banyak korban. Di global juga terjadi kontraksi ekonomi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut