Saksi Ahli Sebut Produksi Bukan Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Tapi Ini...
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA Bisnis – Pakar Tata Niaga Minyak Goreng dan Industri Sawit, Wiko Saputra mengatakan, distribusi merupakan masalah utama penyebab kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Dia menyebut tidak ada kelangkaaan dalam aspek bahan baku. Artinya, kata dia, stok bahan baku mencukupi untuk pemenuhan stok minyak goreng.
Wiko menjelaskannya, dalam kesaksian ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) atau kasus minyak goreng.
"Saya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan dalam aspek bahan baku, artinya stok bahan baku mencukupi untuk pemenuhan stok industri minyak goreng," kata Wiko dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam, 5 Desember 2022.
Baca juga: Bawa Argentina ke Perempatfinal, Segini Kekayaan Lionel Messi
Menurut Wiko, masalah justru ada pada tingkat distribusi. “Tapi permasalahannya terjadi pada aspek distribusi, karena tidak terdistribusi ke pasar,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Patra M Zen, Penasihat Hukum terdakwa Master Parulian Tumanggor mengatakan, pernyataan ahli justru bertolak belakang dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Menurut dia, pernyataan Wiko menyiratkan bahwa bahan baku minyak goreng cukup pada periode Januari-Maret 2022.
“Dengan demikian, tidak masalah jika pelaku usaha melakukan ekspor," kata Patra.
Menurut Patra, masalah justru berada pada sektor distribusi, bukan pada produsen migor. Sebab yang dihasilkan produsen sesuai peraturan yang berlaku.
"Pendapat ini justru menunjukkan masalah bukan ada di Wilmar Group, selaku produsen. Melainkan pada jalur distribusi," ujarnya.
Minyak goreng. (ilustrasi)
- VIVA/Yeni Lestari
Patra juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016, Wilmar Group selaku produsen tidak boleh menjual langsung ke masyarakat. Selain itu, kata Patra, pendapat para ahli dibuat berdasarkan asumsi telah terjadi pelanggaran dalam proses penerbitan Persetujuan Ekspor.
"Asumsi ini sudah gugur karena tidak didukung fakta-fakta persidangan," kata Patra.
Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18,3 triliun.
Terhadap hal ini, saksi ahli lainnya, ahli perekonomian negara Rimawan Pradiptio menyampaikan, kelangkaan itu terjadi saat masih terjadi wabah global COVID-19. Di luar negeri masih terjadi banyak korban. Di global juga terjadi kontraksi ekonomi.