Nirwan dan Indra Bakrie Sudah Lunasi Utang ke Negara Rp 22,6 Miliar

Ilustrasi utang-piutang.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA Bisnis – Utang PT Usaha Mediatronika Nusantara sebesar Rp 22.677.129.204 (Rp 22,6 Miliar) telah dibayar lunas ke panitia urusan piutang negara (PUPN). Pembayaran utang dilakukan melalui rekening Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan nota kredit nomor: CN-59/VI/22 tanggal 28 Juni 2022.

img_title Daftar 33 Negara yang Minta Warga Siapkan Stok Pangan Darurat, Ada Tetangga RI!

"Berdasarkan hasil verifikasi, dengan ini kami nyatakan bahwa Piutang Negara atas nama PT Usaha Mediatronika Nusantara telah LUNAS," demikian isi Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas yang diteken oleh Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta, Des Arman dikutip VIVA, Selasa, 20 Desember 2022. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tembusan surat ini juga disampaikan ke sejumlah pejabat negara yang tergabung dalam Satgas BLBI. Antara lain Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawatii, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) Rionald Silaban, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Kepala KPKNL Jakarta III.

img_title KPK Ungkap Dugaan Korupsi Cukai Djarum, Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah

Sebelumnya, diketahui bahwa pengurus PT Usaha Mediatronika Nusantara sempat dipanggil Satgas BLBI dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur eks Bank Putra Multikarsa. Di antaranya adalah Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Andrus Roestam Moenaf, Pinkan Warouw dan Anton Setianto.

Berdasarkan pengumuman terbaru, pernyataan utang lunas telah sampai kepada pengurus PT Usaha Mediatronika Nusantara.

img_title Hashim Bongkar Potensi Rp1.500 Triliun yang Bisa Masuk Kas Negara, Selama Ini ke Mana?

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Maunya Bahlil Ekspor Sumber Daya Alam RI Tak Lewat Negara Perantara: Indonesia Tidak Bisa Diatur

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia melarang ekspor sumber daya alam (SDA), untuk melakukan transit di negara tertentu

img_title
VIVA.co.id
3 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut