Kemenhub Teken Kontrak PSO Kereta Api 2023 Rp 2,5 Triliun
- M Yudha P / VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), melakukan penandatanganan kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO), dan subsidi angkutan Kereta Api (KA) perintis untuk tahun anggaran 2023.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Djarot Tri Wardhono mengatakan, penandatanganan kontrak ini merupakan dasar untuk menjalankan penugasan Pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
"Penugasan Pemerintah ini dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 30 Desember 2023, dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.549.288.981.000," kata Djarot dalam telekonferensi, Jumat, 30 Desember 2022.
Kereta api penumpang di Stasiun Medan.
- Dok KAI Sumut.
Djarot menambahkan, untuk nilai kontrak penyelenggara subsidi KA perintis yakni sebesar Rp 124.075.614.336, yang terbagi untuk lima lintas pelayanan. Sedangkan, besaran nilai kontrak penyelenggaraan PSO ini dalam lima tahun terakhir yakni sebesar Rp 2,3 triliun (2019), Rp 2,5 triliun (2020), Rp 3,4 triliun (2021), dan Rp 2,8 triliun (2022).
Dia merinci, detail penyelenggaraan PSO untuk kontrak di tahun 2023 itu nantinya akan meliputi KA jarak jauh, dengan empat lintas pelayanan dan volume 3.493.598 penumpang dalam 1 tahun. Sementara untuk KA ekonomi jarak sedang, terdapat sembilan lintas pelayanan dengan volume sebesar 5.081.089 penumpang dalam 1 tahun.
Selanjutnya, untuk KA ekonomi jarak dekat atau kereta api lokal, terdapat sebanyak 26 lintas pelayanan dengan volume 28.995.408 penumpang dalam 1 tahun. "Dan untuk kereta rel diesel atau KRD ekonomi, terdapat 13 lintas pelayanan dengan volume 4.032.153 penumpang dalam 1 tahun," ujar Djarot.
KRL Manggarai
- Twitter/Argo_Gede
Selain itu, ada juga kereta api ekonomi Lebaran dengan empat lintas pelayanan dan volume 122.650 juta penumpang dalam 1 tahun, Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dengan volume 230.804.101 penumpang dalam 1 tahun, dan KRL Yogyakarta dengan volume 4.401.414 penumpang dalam 1 tahun.
"Diharapkan penandatanganan kontrak ini akan membuat masyarakat dapat menggunakan transportasi perkeretaapian yang aman, nyaman, dan terjangkau," ujarnya.
Bima Arya Minta Kepala Daerah Tak Kejar Pertumbuhan Ekonomi Saja, Lingkungan Jangan Dikorbankan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dalam menyusun kebijakan pembangunan.
