Uji Coba Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Diperluas di Jawa, Bali dan NTB
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA Bisnis – PT Pertamina Patra Niaga akan memperluas area uji coba pembelian LPG 3 kg bersubsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lokasi uji coba yang akan diperluas itu ada daerah Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso mengatakan, uji coba untuk pendaftaran konsumen LPG 3 kg sudah dilakukan dimana sistem My Pertamina sudah mendapatkan akses database dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Tahun ini roadmap direncanakan di Pulau Jawa, Bali, NTB,” kata saat RDP dengan Komisi VII di Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023 seperti dilansir dari Antara.
Stok Persediaan Tabung Gas Elpiji Jelang Ramadan
- VIVA/M Ali Wafa
Ia menturkan, sistem My Pertamina telah berhasil melakukan pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP konsumen dengan database P3KE dari desil 1-7 yang telah diserahkan Kemenko PMK ke Patra Niaga.
Estimasi data P3KE mencapai 47 juta Kepala Keluarga atau setara 170 juta NIK. Sebelumnya, mekanisme pendaftaran konsumen subsidi LPG tepat sasaran telah dilakukan di 5 kabupaten.
Tak hanya memperluas uji coba pembelian elpiji subsidi, pada tahun 2023 ini Pertamina juga akan memperluas pengendalian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan aplikasi My Pertamina. Harsono merencanakan uji coba penggunaan QR My Pertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar ke 138 kabupaten/kota.
“Sampai Februari direncanakan ada tambahan sebanyak 138 kabupaten/kota di 12 provinsi termasuk implementasi tahap awal LPG,” kata Harsono.
Berdasarkan uji coba tahap satu pengendalian pembelian BBM Subsidi yang mulai berlangsung sejak Semester 2 2022 dan penerapan secara penuh atau full cycle sejak Desember 2022, Harsono mengatakan ditemukan sejumlah catatan sebagai evaluasi sebelum implementasi di 138 kabupaten/kota.
“Sambil melakukan evaluasi penerapan mekanisme subsidi tepat sasaran, Pertamina juga masih menunggu revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang akan menerapkan kriteria pembeli BBM Pertalite,” tutur dia. (Ant)
PGI Sampaikan 2 Hal Ini soal Ormas Keagamaan Diberi Izin Kelola Tambang
PGI menilai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi).
