BPK Serahkan LHP Pertama Otoritas IKN, Begini Hasilnya

Penyerahan LHP BPK pertama ke OIKN.
Sumber :
  • Dokumentasi OIKN.

VIVA Bisnis – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Sekretariat Negara menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas persiapan pemindahan ibu kota pada 2022. Hal itu dilakukan agar OIKN memiliki landasan dan standar Environmental, Social, and Governance (ESG).

img_title Kedok Bisnis Besi Terbongkar, Bandar Narkoba Malaysia-Indonesia Putar Uang Rp2,9 Triliun

Adapun penyerahan LHP pertama OIKN dilakukan di Titik Nol, Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa, 7 Februari 2023.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Ini sebuah peristiwa yang sangat bersejarah karena ini LHP pertama OIKN yang penyerahannya dilakukan pertama kalinya di Nusantara, ini bisa masuk rekor MURI karena yang pertama abadi,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan Minggu, 12 Februari 2023.

img_title Kabar Baik! 11 Ruas Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Berikut Daftarnya

Dia melanjutkan, penyerahan juga untuk pertama kalinya dilakukan di ruang terbuka dan di titik nol, yang mana itu merupakan sebuah sejarah baru untuk Nusantara dan Indonesia. Dengan itu dia berterima kasih kepada BPK karena telah melakukan pemeriksaan, meskipun OIKN saat ini belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berburu lukisan di Azam Gallery di kawasan Araya, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, 5 Februari 2023, untuk dipajang di Museum Galeri miliknya di Pacitan.

Photo :
  • VIVA/Lucky Aditya

img_title Pembangunan Gedung DPR hingga Mahkamah Agung di IKN Dikebut, Ini Progres Terbarunya

“Tapi ini justru luar biasa, karena saat ini kami memiliki landasan, juga memiliki rekomendasi, memiliki hal-hal yang harus kita lakukan agar OIKN dari awal kami benar-benar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

Bambang mengatakan, OIKN ingin agar memiliki standar ESG, karena jika ada kasus di governance yang membuat 'cacat', maka ke depannya akan sulit bagi OIKN untuk mengembangkan diri dan membangun.

“Utamanya mengakses semua pendanaan dari dunia. Misalnya, lima tahun lagi kami akan membuat obligasi blue bond, atau green bond, atau SDG bond. Untuk itu kami perlu mengakses pasar internasional,” jelasnya.

Menurutnya, untuk bisa mewujudkan rencana tersebut dimulai dari ESG yang dilakukan secara benar sesuai dengan standar internasional.

Rancangan kawasan dan bangunan gedung di IKN Nusantara.

Photo :
  • Dok. PUPR

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Bila ESG-nya kurang baik, jangan berharap kita mengeluarkan obligasi yang diakui secara internasional. Kami sangat berterima kasih kepada BPK atas rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, BPK juga menjadi bagian dari sejarah dalam hal memastikan, menjamin kepada rakyat Indonesia apa yang sudah OIKN lakukan. Dan apa yang akan dilakukan oleh OIKN untuk membangun ibu kota negara sudah berjalan dengan baik dan benar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut