Sidang IMO, RI Ikut Godok Pengaturan Pelayaran dan Perdagangan Internasional

VIVA Bisnis – Indonesia mengambil bagian dalam pembahasan standar prosedur administratif secara internasional dalam hubungannya dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional melalui jalur maritim.

Baca Juga

Bangladesh Gandeng Operator Pelabuhan Global, Strategi China Kuasai Jalur Laut Terhambat?

Pembahasan itu dilakukan dalam sidang 47th Facilitation Committee Meeting (FAL 47) yang digelar oleh Organisasi Maritim Dunia (IMO) pada 13-17 Maret 2023 di Markas Besar IMO di London, Inggris.

"Dengan adanya harmonisasi dan standardisasi dalam administrasi antar institusi antar negara, maka proses administrasi di pelabuhan semakin cepat dan lalu lintas pelayaran internasional akan semakin mudah," kata Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Rifanie Komara Ditjen Perhubungan Laut, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.

Baca Juga

Polisi Sebut Calon Taruna Politeknik Pelayaran Aceh Tewas karena DBD, Tak Ada Tanda Kekerasan

Ditjen Perhubungan Laut sebagai maritime administration menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada organisasi maritim internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis pada Pasal 45 Perpres Nomor 23 Tahun 2022.

Secara khusus, sidang IMO FAL Ke-47 membahas lebih jauh 22 agenda dengan agenda utama pertimbangan adopsi draf amendemen terhadap Konvensi FAL, perkembangan terhadap lampiran dan Explanatory Manual of FAL Convention, dan aplikasi konsep single window.

Baca Juga

Kapasitas Pelabuhan Naik, Ekosistem Logistik Darat Diperkuat

Pada kesempatan tersebut, lanjut Rifanie, Indonesia mengajukan dokumen untuk dibahas pada agenda 6 Application of Single Window Concept pada dokumen FAL 47/INF.4 dengan judul Implementation of single window platform to standardize services and reduce administrative burdens at Indonesia's ports.

"Serta menyampaikan presentasi mengenai sistem Inaportnet Indonesia di depan para perwakilan negara anggota IMO pada Rabu, 15 Maret 2023 nanti," kata dia.



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Kemenhub RI

Photo :

• vivanews/Andry Daud

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebagai negara yang meratifikasi konvensi Falicitation 1965 melalui Keppres Nomor 51 Tahun 2002, dengan tujuan untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat dan kapal meninggalkan pelabuhan yang juga sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan, Indonesia telah membuat capaian yang cukup signifikan dengan sistem yang dibangun melalui Inaportnet.

Selain itu, juga sistem yang dibangun oleh kementerian dan institusi terkait dalam rangka mempermudah penyampaian informasi baik oleh Pemerintah, operator pelabuhan maupun perusahaan pelayaran nasional dan asing serta komunitas maritim terkait lainnya.

Halaman Selanjutnya

Kemenhub menyatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi ekspor cukup besar dalam bentuk general cargo, kontainer maupun kargo lainnya, berharap rekomendasi dari sidang FAL ke-47 tersebut dapat dijadikan acuan pelaksanaan di dalam negeri.