Soal Larangan Pegawainya Berhijab, Dirut Sarinah Buka Suara
- ist
VIVA Bisnis – Manajemen PT Sarinah (Persero) membantah kabar yang menyebutkan soal adanya larangan karyawan perusahaan mengenakan hijab. Pasalnya, pihak manajemen mengaku tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai larangan tersebut.
Direktur Utama Sarinah, Fetty Kwartati menegaskan, pihaknya mendukung setiap perbedaan agama yang dianut di semua level jabatan.
“Kami di Sarinah ini sangat berusaha membalut Bhineka Tunggal Ika. Jadi dari Sarinah sendiri tidak ada kebijakan (kebijakan pelarangan jilbab) untuk karyawan Sarinah,” kata Fetty saat ditemui di Gedung Sarinah, Senin, 17 April 2023.
Gedung Sarinah Thamrin
- Instagram @wika.sarinah
Dia menegaskan, sikap menghormati dan menghargai keberagaman agama hingga budaya di internal Sarinah merupakan hal nomor satu. Sehingga, kebijakan yang diskriminatif semacam pelarangan jilbab itu pastinya tidak bisa dilakukan.
Fetty menyebut, budaya semacam itu tidak saja terjadi di level karyawan, namun juga di level manajer umum (GM), wakil presiden (VP), hingga dewan direksi Sarinah.
“Jadi, bisa lihat direktori retail kita juga sangat beragam, teman-teman di level VP, level GM, sampai di karyawan admin, sampai di toko pun sangat beragam,” ujar Tetty.
Selain itu, pihak manajemen pun memberikan kesempatan kepada semua karyawan agar bisa mengenakan atau mengenakan atribut agama masing-masing, dan hal ini sudah berlangsung sejak lama di internal Sarinah.
Ilustrasi istri berjilbab (Instagram/kartunmuslimah_bercadar)
- U-Report
“Jadi kita lihat juga beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada sama sekali ada unsur larangan atau batasan-batasan mengenai cara-cara keagamaan,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya kabar mengenai larangan penggunaan hijab di BUMN yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan ini diutarakan anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo.
Tindak Lanjut Arahan Prabowo, Danantara Genjot Penyederhanaan Anak Usaha BUMN
Danantara Indonesia terus berupaya menggenjot akselerasi penataan anak-anak perusahaan BUMN sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menyederhanakan struktur BUMN
