Daftar Daerah Tempat Perusahaan yang Paling Banyak Bermasalah dengan THR Pekerja

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.
Sumber :
  • Dokumentasi Kemenaker.

VIVA Bisnis – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang menjadi kewajiban perusahaan menjadi sorotan Pemerintah. Meski, saat ini sudah masuk masa cuti bersama mudik Lebaran 2023.

img_title Dana Pesangon Bakal Dikelola Pemerintah pada 2028, Perusahaan Harus Setor Oktober 2027

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka sampai dengan 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sedangkan untuk layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023. Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id.

img_title Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla di Depan Pimpinan ASEAN, Prabowo: 17 Konsesi Perusahaan Dicabut

“Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023,” kata Anwar Sanusi dikutip dari keterangannya, Rabu, 19 April 2023.

Rupiah/tunjangan hari raya (THR).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

img_title Benarkah Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara? Ini Jawaban Kemnaker

Anwar Sanusi mengatakan, hingga 19 April 2023, Posko THR telah menerima 3.498 layanan, terdiri dari 1.429 layanan konsultasi dan 2.069 layanan aduan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, 2.069 aduan yang masuk terdiri dari 1.011 aduan THR tidak dibayarkan, 696 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 362 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Adapun 2.069 aduan tersebut melibatkan 1.396 perusahaan. 

“Hingga saat ini terdapat 263 aduan yang telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan pdi Provinsi dan Kabupaten/Kota, di mana 1 aduan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan ke-1 dan 2 aduan telah masuk rekomendasi” katanya.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi

Photo :
  • Biro Humas Kemnaker

Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat 4 aduan; Provinsi Sumatera Utara (35); Sumatera Barat (36); Riau (25); Jambi (15); Sumatera Selatan (34); Bengkulu (9); Lampung (18); Kepulauan Bangka Belitung (8); Kepulauan Riau (25); DKI Jakarta (661); Jawa Barat (419); Jawa Tengah (217); DIY (51); Jawa Timur (165); dan Banten (191). 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 15 aduan; NTB (3); NTT (3); Kalimantan Barat (19); Kalimantan Tengah (13); Kalimantan Selatan (20); Kalimantan Timur (28); Kalimantan Utara (5); Sulawesi Utara (3); Sulawesi Tengah (8); Sulawesi Selatan (22); Sulawesi Tenggara (6); Gorontalo (2); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (4); Papua (4); Papua Barat (0).

Ilustrasi bisnis.

Perusahaan Cari Cara Pangkas Biaya, Proses Bisnis Mulai Beralih ke Digital

Upaya meningkatkan efisiensi tersebut semakin penting ketika perusahaan harus menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan produktivitas. Berbagai proses yang sebelumnya...

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut