Tarif Pajak Emas Batangan Turun Jadi 0,25 Persen

Konsumen menunjukkan emas batangan yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia, Gedung Aneka Tambang, Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA Bisnis – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa yang terkait. Salah satunya menurunkan pungutan pajak emas batangan menjadi 0,25 persen dari sebelumnya 0,45 persen.

Usut Dugaan Makelar Kasus di MA, Kejagung Dalami Perkara yang Pernah Ditangani Zarof Ricar

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, pengaturan ulang itu bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif.

"Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan,” kata Dwi dalam keterangannya Selasa, 2 Mei 2023.

Harga Emas Hari Ini 31 Oktober 2024: Global dan Antam Meroket Tembus Rekor Tertinggi

Gedung Direktorat Jenderal Pajak

Photo :
  • panoramio

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 tentang PPh dan/atau PPN atas Penjualan atau Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya Yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan.

4 Cara Cek Tagihan PBB Online Tanpa Perlu Keluar Rumah, Anti Ribet!

Dwi menjelaskan, dalam PMK terbaru itu, pengusaha emas batangan wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen dari harga jual, kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm. Pada PP-55/2022 (eks PP-23/2018), WP yang memiliki SKB pemungutan PPh, Bank Indonesia, atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.

"PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan," jelasnya.

Sebelumnya, tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017. Karena sebelumnya, atas penjualan emas batangan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen dari harga jual.

Perlu diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenai PPN.

Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP49/2022.

Rangkaian KRL Commuterline

Warga Jabodetabek Tolak Wacana Kenaikan Tarif KRL dan Subsidi Pertalite Berbasis NIK, Ini Alasannya

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL berbasis NIK, membatasi subsidi bahan bakar jenis Pertalite, serta menaikkan PPN 12 persen memicu penolakan

img_title
VIVA.co.id
31 Oktober 2024