Sri Mulyani Soroti Tingginya Belanja Pegawai di Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan belanja secara berkualitas. Bendahara negara ini juga menyoroti masih tingginya belanja pegawai, dibandingkan belanja yang langsung dirasakan dampaknya kepada masyarakat.

img_title DKI Jakarta Ajukan APBD 2027 Sebesar Rp 82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Untuk belanja daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat meningkat 50,2 persen dari Rp 715 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.074,7 triliun pada 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita lihat di daerah belanja masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini mengalami tren penurunan namun masih cukup tinggi yaitu di 34 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI Selasa, 13 Juni 2023.

img_title Promo Tanggal Kembar Bikin Kalap? Ini Cara Belanja Hemat agar Gaji Tak Cepat Habis

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Photo :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Berdasarkan slide paparan Sri Mulyani, belanja pegawai merupakan belanja tertinggi dibandingkan yang lainnya. Belanja pegawai menyumbang porsi dengan rata-rata 35,01 persen. Namun, porsi itu perlahan menurun dari 2013 yang sebesar 40,06 persen menjadi 34 persen pada 2022.

img_title Penjualan Eceran Naik, Makanan hingga Rokok Jadi Penopang Belanja Warga RI

Sri Mulyani mengatakan, tidak berkualitasnya belanja daerah merupakan salah satu penghalang untuk memperbaiki efektivitas APBN dan APBD di dalam mendorong kinerja perekonomian

"Kita perlu untuk melihat agar belanja APBD bisa lebih dirasakan langsung dampak dan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan sumber utama pendapatan bagi APBD sebesar 68 persen. Namun, porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga cenderung meningkat dari 21,7 persen pada 2013 menjadi 27,4 persen pada 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sehingga sumber-sumber penerimaan asli daerah juga mengalami kenaikan. Kita perlu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mengurangi kesempatan investasi," ujarnya.

Ilustrasi - Kolase Kantor BNPB dan petugas penanganan karhutla.

KPK OTT BNPB soal Dugaan Dana Siap Pakai, Ini Aturan dan Peruntukannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

img_title
VIVA.co.id
14 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut