Social Commerce Longgar Aturan Hantui Bisnis UMKM di Pasar E-Commerce, Ini Alasannya

salah satu produk UMKM hasil binaan SIG di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
Sumber :
  • VIVA/Anarani Kifaya

Jakarta – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai, social commerce semestinya tetap didefinisikan sebagai pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau sebagai e-Commerce yang telah diatur oleh Permendag.

img_title Mobil Listrik SUV Ini Dibanderol Rp500 Jutaan di GAW 2026

Sehingga menurutnya, aturan-aturan teknisnya menjadi jelas, termasuk mematuhi harga eceran tertinggi (HET) dari beberapa produk yang sudah diatur, khususnya kebutuhan pokok. Diketahui, masifnya perdagangan melalui social commerce menjadi sorota.n sebab berisiko mematikan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Salah satu yang disoroti adalah Tiktok Shop. Ditegaskan aktivitas perdagangan melalui media itu juga harus patuh pada aturan perpajakan di Indonesia. Sehingga, dari sisi perpajakan, ada level playing field yang sama dengan platform e-Commerce. Dengan begitu, persaingan akan menjadi lebih sehat.

img_title MG Resmi Rilis Harga MGS6 EV di GAW 2026, Mulai Rp495 Juta

Minyak goreng subsidi Minyakita masih dijual di TikTok Shop.

Photo :
  • Tangkapan layar TikTok Shop

“Sebab adanya Tiktok Shop ini sebetulnya menggerus platform e-Commerce yang bayar pajak, sementara model social commerce tidak membayar pajak,” ujar Bhima dikutip dari keterangannya, Selasa, 11 Juli 2023.

img_title IMOS 2026 Resmi Digelar: Ini Daftar Motor dan Aktivitas yang Bisa Dinikmati

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai pengawasan dan perlindungan konsumen. Selama ini, pengawasan terhadap produk yang ditawarkan melalui social commerce tidak dilakukan dengan ketat. Sehingga, masyarakat tidak tahu apakah barang asli atau palsu. Hal ini tentu akan meresahkan masyarakat.

“Kalau dibiarkan, platform seperti Tiktok Shop ini dikhawatirkan akan menjadi tempat transaksi barang-barang ilegal maupun barang-barang bermasalah karena tidak diregulasi secara ketat layaknya e-Commerce,” tutur Bhima.

Karena itu, Bhima mendesak Pemerintah segera merilis aturan dalam bentuk Permendag maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai social commerce, entah dalam peraturan terpisah maupun revisi dari peraturan sebelumnya.

“Jangan sampai social commerce ini dianakemaskan di tengah kekosongan regulasi,” tegas Bhima.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya mengaku mulai mengkhawatirkan agresifitas berbagai platform social commerce yang terus memperbesar pangsa pasarnya di Indonesia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Melalui berbagai fitur-fitur baru yang ditawarkan, penjualan melalui platform social commerce terus melambung tinggi. Salah satu yang kini sedang jadi pusat perhatia adalah project S yang dirilis oleh Tiktok.

“Untuk menghadirkan keadilan bagi UMKM di pasar e-Commerce, Kemendag perlu segera merevisi  Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Aturan ini nampaknya macet di Kementerian Perdagangan," kata Teten.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut