Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik pada 2025, Begini Perhitungannya

BPJS Kesehatan/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

Jakarta – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah memperhitungkan bahwa iuran BPJS Kesehatan berpotensi naik pada bulan Juli 2025 mendatang.

img_title Makin Banyak Pilihan Investasi Digital, Apa yang Harus Diperiksa Sebelum Memilih Platform?

Anggota DJSN, Muttaqien mengatakan, perhitungan yang dilakukan pihaknya itu dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan tarif standar layanan kesehatan, sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dengan adanya kebijakan itu, surplus aset neto BPJS Kesehatan hingga 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 56,50 triliun, masih sanggup menjaga kondisi keuangan perusahaan untuk membayar klaim hingga September 2025," kata Muttaqien di kantor BPJS Kesehatan, Selasa, 18 Juli 2023.

img_title UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Ini Kriteria Aset yang Dapat Dirampas Negara

Kartu BPJS Kesehatan

Photo :
  • vstory

Dengan hal tersebut, Dia mengatakan bahwa sampai tahun 2024, neraca keuangan BPJS Kesehatan akan mampu bertahan surplus. Meskipun, Dia juga tidak mengungkapkan secara lebih rinci mengenai berapa besarannya, tanpa harus adanya kenaikan tarif iuran.

img_title UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Aset, Ini Tugasnya!

"Berarti dengan iuran BPJS yang sekarang terkumpul, kemudian juga dengan nanti aset neto yang ada, itu masih aman dan tidak perlu ada kenaikan," ujarnya.

Hingga pada periode Agustus-September 2025, Muttaqien menjelaskan bahwa defisit akan timbul hingga Rp 11 triliun berdasarkan perhitungan aktuaria. Karenanya, Dia pun menegaskan perihal perlunya penyesuaian tarif sebelum periode tersebut.

"Agustus atau September itu kira-kira mulai ada defisit dari BPJS Kesehatan dana DJS Kesehatan ini. Kami sampaikan hitung sekitar Rp 11 triliun lah ya," kata Muttaqien.

Namun, lanjut Muttaqien, mengenai jumlah kenaikan besaran iurannya, sampai saat ini dia mengaku belum bisa merincikannya lebih lanjut termasuk soal persentase kenaikannya. Karena hal itu tentu harus melalui sejumlah pertimbangan, termasuk kebijakan yang bakal diambil oleh calon presiden pengganti Presiden Jokowi pada 2024 mendatang.

Sejumlah calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi

Photo :
  • ANTARA FOTO/Rahmad

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sejumlah calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi

Photo :
"Potensi kenaikan tarif iuran itu belum mempertimbangkan rencana kebijakan implementasi single tarif iuran atau kelas rawat inap standar (KRIS), yang menghapus sistem kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan," ujarnya.

Posko bersama pencegahan dan penanggulangan Karhutla

Tangani Warga Terdampak Karhutla, Pemerintah dan Swasta Berjibaku Sediakan Layanan Kesehatan Gratis

Berbagai pihak dari pemerintah hingga swasta terus meningkatkan aspek kesiapsiagaan terhadap potensi serta dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut