Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Baru Rp 387 Triliun dari Target Rp 1.112 Triliun
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi pengadaan Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri Negeri (PDN) hingga saat ini baru sebesar Rp 387,81 triliun, dengan 768 ribu paket. Jumlah itu masih jauh dari nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan.
"Artinya masih banyak belanja yang masih bisa dioptimilakan. Saya berharap pengadaan barang dan jasa 6 bulan terakhir 2023 itu betul-betul bisa memacu penggunaan produk dalam negeri," kata Sri Mulyani di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023.
Presiden Jokowi dan para menteri beli produk lokal saat ke Mal di Pekanbaru
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bendahara negara ini menjelaskan, dari nilai realisasi tersebut, sebesar Rp 216,36 triliun atau 55,79 persen adalah produk dalam negeri. Sedangkan sisanya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih dalam proses verifikasi.
Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah memiliki beberapa poin strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan memperkuat industri.
Menurutnya, itu dilakukan dengan dorongan Pemerintah meningkatkan realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara di berbagai sektor, termasuk Kementerian Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, Pemerintah berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM)/Artisan minimal senilai Rp 250 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah juga mendorong transaksi melalui E-Katalog. Sebab dengan itu diharapkan nilai transaksi mencapai Rp 500 triliun.
"Saya mengharapkan kebutuhan barang/jasa seluruh Satker dapat diakomodasi dari E-Katalog, tentunya dengan produk-produk dalam negeri," kata dia.
Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU MK Dibawa ke Rapat Paripurna
Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menyebut bahwa pemerintah menerima hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU no 24 Tahun 2003 tentang MK.
