Menko Airlangga dan Sekjen OECD Bertemu, Ini yang Dibahas
- Kemenko Perekonomian
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann. Pada pertemuan itu, dibahas mengenai rencana Indonesia yang akan masuk menjadi anggota OECD.
Airlangga mengutarakan, rencana masuknya Indonesia sebagai anggota OECD disambut dengan positif. Sebab, Indonesia dinilai berhasil memimpin pertemuan G20 beberapa waktu lalu, dan kini Indonesia menjadi pemimpin ASEAN.
"Tadi Secretary General OECD datang untuk bertukar pikiran mengenai rencana Indonesia untuk menjadi anggota OECD dan tentunya disampaikan bahwa keinginan Indonesia atau saran bapak Presiden sudah diberitahukan ke 38 anggota dari OECD," kata Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.
Dijelaskan Airlangga, OECD juga memandang bahwa situasi COVID-19 di Indonesia sudah pulih dan perekonomian RI juga tumbuh dengan baik.
"Di dalam COVID-19 juga Indonesia melakukan reform. Nah tentu, bagi OECD reform menjadi sangat penting dan mereka melihat komitmen Indonesia terhadap green economy dengan berbagai proyek dan target itu juga berada dalam track yang benar," jelas dia.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
- VIVA/Anisa Aulia.
Lebih lanjut kata Airlangga, OECD memandang ekonomi Indonesia memasuki arah berkeadilan salah satunya dari sisi perpajakan.
Kendati demikian, Airlangga menegaskan, untuk Indonesia menjadi anggota dari OECD membutuhkan waktu yang panjang. Dia mencontohkan, untuk negara Amerika Latin seperti Colombia membutuhkan waktu hingga 8 tahun.
"Tetapi ada juga yang 4 tahun, tetapi itu dilakukan seperti Korea atau Jepang yang prosesnya dekade udah lama. Tetapi Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama, dan negara Asia ketiga kalau ini berproses di dalam keanggotaan," imbuhnya.
Pemerintah Siapkan Stimulus Puluhan Triliun untuk Warga, Ini Daftar Bantuan dan Insentif yang Segera Jalan
Pemerintah sudah stimulus ekonomi berupa bantuan beras, subsidi upah, diskon Nataru, insentif pajak, magang, dan KPR bersubsidi mulai akhir 2026 hingga 2027.
