Gandeng KLHK, Astra Pacu Program Perhutanan Sosial 1.439 Hektare
- dw
Jakarta – PT Astra Internasional dan sejumlah pelaku usaha, menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Upaya ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan dalam Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, kawasan GBK Senayan, Jakarta
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto menjelaskan, Festival LIKE digelar sebagai rangkuman kerja-kerja korektif pemerintah di bidang lingkungan, iklim, kehutanan, dan energi baru terbarukan (EBT).
"Sehingga pada akhirnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca," kata Agus dikutip dalam keterangannya, Senin, 18 September 2023.
Ilustrasi taman hutan
- VIVA/Endah Lismartini
Melalui festival ini, Agus juga berharap penyelenggaraannya juga dapat menjadi momentum kolaboratif dan partisipatif, antar pihak pemerintah dengan masyarakat, akademisi, hingga dunia usaha.
Senada, Head of Environment Astra, Bondan Susilo menjelaskan, penekanan kerja sama dilakukan dengan KLHK ini akan berfokus dalam program perhutanan sosial seluas 1.439 hektare di sejumlah wilayah Indonesia.
"Langkah ini juga menjadi upaya menurunkan gas rumah kaca hingga 30 persen sesuai dengan progam Aspirasi Keberlanjutan Astra 2030," kata Bondan.
Dia menyebut, kolaborasi Astra dengan kelompok usaha masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial, telah menghasilkan beragam produk. Mulai dari kopi maupun tanaman buah lainnya.Â
"Kami tertarik dengan kolaborasi melalui perhutanan sosial, karena sesuai dengan visi Astra, yakni sejahtera bersama bangsa," ujar Bondan.Â
Selain itu, Astra menargetkan bisa mengelola 10.000 hektare hutan sosial sampai tahun 2030 mendatang.
"Kita sedang berkoordinasi dengan KLHK secara bertahap untuk mencapai target itu," ujarnya.
DPR hingga Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut, Soroti Potensi Denda Tambang Rp104,43 Triliun
DPR dan Guru Besar IPB mendesak BPK mengevaluasi opini WTP Kemenhut di tengah sorotan potensi denda administratif tambang di kawasan hutan senilai Rp104,43 triliun.
