Ketua Banggar Minta Pengusaha Tak Khawatir Meski Ada Pemilu

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Said Abdullah
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta, para pengusaha untuk tidak khawatir terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024. Sebab, menurutnya, demokrasi di Indonesia telah tumbuh dengan stabil.

img_title Gibran Minta Maaf Pernah Bikin Kecewa PDIP, Said Abdullah: Nasi Sudah jadi Bubur

Said mengatakan, Banggar dan Pemerintah menyadari bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dijalankan pada tahun politik. Di mana pada tahun politik biasanya para pengusaha wait and see untuk menanamkan modalnya di RI.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kemungkinan pelaku usaha masih wait and see, sambil menunggu kepemimpinan nasional yang terpilih definitif. Namun demokrasi kita telah tumbuh baik dan stabil, sehingga pemilu dan bisnis bisa terus berjalan beriring," kata Said dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024, di Senayan, Jakarta, Kamis, 21 September 2023.

img_title Sebelum Jadi Wakil Presiden! Gibran Pernah Bisnis Kuliner, Bagaimana Nasib Usahanya Sekarang?

Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi/Realisasi Investasi.

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Said menyatakan, dengan adanya pesta demokrasi hal itu justru akan menguntungkan para pengusaha. Sebab, banyak peluang bisnis yang baru.

img_title Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas di DPR, Sejumlah Akademisi Hadir Beri Masukan

"Proses pemilu tidak untuk di khawatirkan oleh pelaku usaha, justru dari pemilu banyak pelaku usaha mendapatkan peluang bisnis baru," jelasnya.

Menurut Said, dengan adanya Pemilu akan menjadi data ungkit pada sisi konsumsi. Sehingga hal itu juga akan menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pemilu justru kita harapkan menjadi daya ungkit tingkat konsumsi, dan ikut berkontribusi menggerakkan usaha UMKM yang memang menjadi tulang punggung serapan tenaga kerja," ujar dia.

Ilustrasi pemilu

Usia Pemilih dalam Pemilu Diusulkan Minimal 18 Tahun, Syarat Status Perkawinan Diminta Dihapus

Frasa "sudah kawin atau pernah kawin" sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diusulkan dihapus

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut