Curhat Eksportir Dibuat Pusing Kirim Barang ke Luar Negeri karena Ini

Ilustrasi Ekspor-Impor
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Tangerang – Eksportir produk lokal mengungkapkan kendalanya saat melalukan ekspor ke negara tujuan. Sebab, beberapa negara kini memberlakukan pajak barang impor yang tinggi. 

img_title Daftar Kasus Penyadapan Negara yang Menggemparkan Dunia, dari SBY hingga Angela Merkel

Salah satu pelaku eksportir pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2023, Melisa mengatakan bahwa negara-negara tujuan ekspor kini lebih memilih melakukan impor bahan baku dari Indonesia, dibandingkan produk yang di jualnya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ada banyak misalnya negara-negara itu mulai pada impor bahan baku karena di negaranya ada peraturan kalau impor barang jadi pajaknya tinggi. Jadi mereka lebih suka produksi sendiri di sana, dan impornya bahan baku dari Indonesia," kata Melisa saat di temui di ICE BSD Tangerang, Rabu, 18 Oktober 2023.

img_title UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Ini Kriteria Aset yang Dapat Dirampas Negara

Ilustrasi UMKM

Photo :
  • Humas BRI

Melisa mengungkapkan, salah satu negara yang memilih untuk melakukan impor bahan baku daripada produk jadi, yakni Pakistan.

img_title Ekonomi Digital RI Berpotensi Tembus US$340 Miliar pada 2030, Pelaku Usaha Perlu Perkuat Daya Saing

"Pakistan, karena pajak tinggi mereka kalau impor harganya mahal. (Selain Pakistan) ada beberapa negara lain," ujarnya.

Adapun Melisa sendiri pada Trade Expo 2023 ini menjual produk berorientasi ekspor berupa sabun badan dan kapur barus. Untuk produk yang dijual 90 persen berorientasi ekspor.

Ilustrasi produk UMKM.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Melisa mengungkapkan, dari produk yang diekspornya mayoritas menyasar negara-negara di Middle East dan Afrika.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pernah ada ke Eropa, mayoritas Afrika dan Middle East. Soalnya kan ini sabun batang, negara-negara maju Asia itu sudah mulai ganti jadi sabun cair," ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid

UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Fahri Bachmid Ingatkan Konstitusi Tak Atur Batas Maksimal Tertentu

Fahri Bachmid menilai persoalan mengenai jumlah kementerian negara harus ditempatkan dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial dan konstruksi konstitusi Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut