Erick Thohir Janji Kementerian BUMN Serap 99 Persen Anggaran 2023
- Dok. Kemenko Maritim dan Investasi.
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melaporkan, realisasi anggaran Kementerian BUMN 2023 sampai bulan November telah mencapai 88,66 persen. Yakni dengan serapan sebesar Rp 216,55 miliar, dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 241,5 miliar.
Karenanya, Erick mengaku sangat optimis bahwa serapan anggaran Kementerian BUMN pada tahun 2023, akan mencapai 99 persen di akhir tahun nanti.
"Dari (pagu) anggaran 2023 yang sebesar Rp 241,5 miliar, sampai November 2023 sudah terserap Rp 216,55 miliar atau 88,66 persen," kata Erick dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 4 Desember 2023.
Gedung Kementerian BUMN.
- Wikagedung.co.id
Dia bahkan mengaku telah menggelar rapat dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat tersebut, Menkeu mengakui bahwa ada sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang serapan anggarannya masih rendah.
Karenanya, Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN bukan merupakan salah satu dari K/L yang dimaksud oleh Menkeu itu.
Dalam sisa hari di bulan Desember ini, lanjut Erick, Kementerian BUMN akan terus berupaya menggenjot realisasi serapan anggaran hingga akhir 2023.
Gedung Kementerian BUMN.
- Wikagedung.co.id
"Kami menjanjikan kepada Menkeu serta pimpinan dan anggota Komisi VI DPR, bahwa kita akan menjaga performa (serapan anggaran) tetap di 98-99 persen hingga akhir tahun," ujar Erick.
Tak hanya itu, Erick juga mengaku sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI, yang mendorong pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2024 meningkat menjadi Rp 308 miliar. Di mana, alokasi itu naik 27,5 persen dibandingkan pagu anggaran 2023.
"Terima kasih dukungan Komisi VI DPR di mana kita diberikan tambahan anggaran. Kita sedang menjajaki budget ini untuk apa saja dengan adanya kenaikan 27,5 persen tersebut," ujarnya.
Aturan Turunan PP Kesehatan Ancam Pekerja Sektor Tembakau, Anggota DPR Soroti Intervensi Asing
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kuatnya kepentingan organisasi raksasa dalam rezim kesehatan internasional atau asing di sistem pertembakauan.
