Tutup Defisit APBN Tahun Depan, Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 600 Triliun
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jakarta – Pemerintah bakal menarik utang baru senilai Rp 600 triliun pada tahun 2024. Hal itu diungkapkan Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan.
Utang baru tersebut untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditargetkan naik menjadi sebesar 2,9 persen atau senilai Rp 522,8 triliun, dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen.
"Tahun depan dengan defisit sekitar 2,9 persen rata-rata, kemungkinan kalau nggak ada penurunan defisit, utang kita bertambah Rp 600 triliun," ujar Deni dalam Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta seperti dikutip Antara, Senin, 18 Desember 2023.
Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin, 18 Desember 2023
- Antara
Kata Deni, naiknya angka penarikan utang pada 2024 akan menambah pembiayaan untuk utang pokok dan bunga, namun, menurutnya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbilang aman.
"Kalau kita bandingkan dengan negara peer, kita dengan debt to GDP makin kecil sekarang sekitar 37 persen. Kalau awal pandemi 40 persen, ini relatif masih rendah let's say ASEAN country Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70 persen," ujar Deni.
Nota Keuangan 2024, Pemerintah Bakal Tarik Utang Baru Rp 648,1 Triliun
Melansir Buku Nota Keuangan 2024, Presiden Joko Widodo bersiap menarik utang baru atau pembiayaan utang senilai Rp 648,1 triliun sebagaimana RAPBN 2024, atau naik 14,9 persen year on year (yoy) dibandingkan outlook tahun ini yang senilai Rp 406,4 triliun.
Namun demikian, target pembiayaan utang itu menurun apabila dibandingkan target tahun ini dalam APBN 2023 yang senilai Rp 696,3 triliun.
Adapun, pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun itu untuk menutup defisit anggaran tahun depan yang ditargetkan senilai Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). (Ant)
Senator Papua Minta Pemerintah Buat Mekanisme Pengawasan Dana Otsus
Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan pemerintah pusat harus membuat mekanisme pengawasan yang terintegrasi dalam pelaporan hasil dana Otsus.
