Bos BI Ungkap QRIS Bisa Digunakan Buat Bayar Pajak

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bisa digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

img_title DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini

"QRIS bisa digunakan untuk transaksi pajak-pajak daerah, dari parkir, kemudian pajak PBB, segala pajak daerah itu," ujar Perry dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, Perry menuturkan bahwa QRIS juga bisa digunakan untuk retribusi hingga belanja Pemerintah Daerah. Melalui integrasi ke kartu kredit segmen pemerintah.

img_title Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini

Ilustrasi pembayaran QRIS

Photo :
  • Dok: QRIS

Ilustrasi pembayaran QRIS

Photo :
"Jadi pemerintah daerah juga sudah menggunakan kartu kredit segmen pemerintah, yang tentu saja kami bebaskan biayanya bersama industri," jelasnya,

img_title Kemendikdasmen Buka Suara soal Potongan Pajak TPG Guru

"Sehingga itu bersama industri, jadi pemerintah yang belanja menggunakan QRIS dan KKI (Kartu Kredit Indonesia), itu lebih murah dan langsung memotong rekening," tambahnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Perry mengungkapkan, QRIS saat ini sudah digunakan di 475 pemerintah daerah baik provinsi kabupaten/kota, dari 542 pemda.

Berdasarkan catatan BI, sepanjang 2023, nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 130,01 persen secara year on year (yoy), dengan nilai mencapai Rp 229,96 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jumlah pengguna QRIS juga meningkat, yakni tembus 45,78 juta. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada jumlah merchant 30,41 juta yang sebagian besar merupakan UMKM.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

PSI Disebut Tak Lagi jadi Koalisi Pemerintah, Begini Respons Dasco

Dasco merespons soal keluarnya PSI dari koalisi pemerintah. Sebab, saat ini sudah tak ada lagi kader PSI yang menjabat sebagai menteri di pemerintahan Presiden Prabowo.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut