Pemerintah Beri Tambahan Bantuan Daging dan Telur Ayam Buat Balita Stunting

Gedung Kementerian Keuangan RI.
Sumber :
  • VIVA/Andry Daud

Jakarta – Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa daging ayam dan telur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mempunyai balita stunting. Total anggarannya mencapai Rp 17,5 triliun.

Tolak Tapera, Said Iqbal: Pemerintah Memang Tak Niat Kasih Rumah, Hanya Mau Potong Uang Rakyat

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, bantuan tambahan stunting ini masuk ke dalam program bansos beras 10 kg yang direalisasikan dari Januari hingga Juni 2024.

“Seperti akhir tahun lalu kita memberikan bansos beras, dan kepada keluarga yang mempunyai balita stunting itu diberikan tambahan daging ayam dan telur,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA Kamis, 22 Februari 2024.

Dulu Setuju, Hasto Ungkap Alasan PDIP Sekarang Tolak UU Tapera

Zulkifli Hasan dampingi Jokowi salurkan bansos beras di Jakarta Utara

Photo :
  • Istimewa

Isa menuturkan, bantuan beras 10 kg ini digelontorkan untuk 18,8 juta KPM. Dalam hal ini total keseluruhan anggaran mulai dari beras beserta tambahan daging ayam dan telur mencapai Rp 17,5 triliun hingga Juni 2024.

Kemenag: Otoritas Arab Saudi Kantongi Data Penjual Paket Visa Non-Haji

“Anggaran Rp 17,5 triliun bansos beras 10 kg yang dibagikan ke penerima PKH sampai Juni dan untuk keluarga yang memiliki balita stunting ditambah daging ayam dan telur itu Rp 17,5 mencakup keduanya,” terangnya.

Gedung Kementerian Keuangan.

Photo :
  • Arrijal Rachman/VIVAnews.com

Sebagai informasi, untuk memitigasi risiko pangan pada 2024 ini Pemerintah menambah dua program bansos. Hal ini diantaranya, bantuan beras 10 kg yang ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita stunting.

Kemudian bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran yang digelontorkan sejumlah Rp 11,3 triliun. Bantuan ini disalurkan hingga Maret 2024.

Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma

Senator Papua Minta Pemerintah Buat Mekanisme Pengawasan Dana Otsus

Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan pemerintah pusat harus membuat mekanisme pengawasan yang terintegrasi dalam pelaporan hasil dana Otsus.

img_title
VIVA.co.id
7 Juni 2024