Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen, Ini Alasannya
- Istimewa
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menon-aktifkan Antonius N.S. Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero). Saat ini Kosasih diketahui tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) TA 2019. Sembari melengkapi alat bukti, kasus ini dipastikan juga sudah naik ke tingkat penyidikan.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, sebagaimana arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian BUMN akan terus mendukung upaya-upaya hukum yang dilakukan KPK pada kasus-kasus korupsi di lingkungan BUMN.
"Supaya proses juga bagus dan baik, maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Arya kepada awak media, Jumat, 8 Maret 2024.
Direktur Utama Taspen A N S Kosasih
- Dokumentasi Taspen.
Dia mengatakan, pengganti Kosasih sementara juga telah dipercayakan kepada Direktur Investasi Biaya Taspen, Rony Hanityo Aprianto yang akan bertugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama perusahaan.
"Saat ini yang menggantikan Plt-nya adalah direktur investasi mereka," ujar Arya.
Dia menekankan sekali lagi, kebijakan yang diambil oleh Menteri BUMN Erick Thohir ini semata-mata adalah demi mendukung berbagai proses hukum, yang saat ini tengah dilakukan pihak anti-rasuah tersebut.
"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik. Semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik, jadi ini langkah Kementerian BUMN," ujarnya.
Diketahui, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, sebelumnya juga telah menyampaikan, hasil penyidikan pada kasus ini menemukan adanya kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, angka pasti kerugian negara itu diakui Ali masih dalam proses penghitungan pihaknya.
"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah, dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," kata Ali.
Prabowo Mau Tutup 700 BUMN, Perusahaan yang Bikin Laporan Keuangan Palsu Ikut Disikat
Presiden Prabowo menargetkan penutupan 700 BUMN hingga Desember 2026. Perusahaan yang tidak efisien, merugi, dan membuat laporan keuangan palsu akan ditutup.
