OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Jumat, 19 April 2024 - 20:30 WIB
Sumber :
Serang petugas bank menghitung pecahan uang rupiah. (ilustrasi)
Photo :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Adapun dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"OJK mengimbau kepada seluruh nasabah BPRS agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS akan dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.
AIReM 2026 Digelar di Bali, OJK Bahas Penguatan Asuransi dan Perlindungan Masyarakat ASEAN
OJK mengungkapkan lima tantangan industri asuransi ASEAN, mulai dari bencana alam, risiko siber, inflasi medis, hingga rendahnya kesiapan dana pensiun.
VIVA.co.id
17 November 2026