Jokowi: BPKP Jangan Banyak Kasih ‘Lampu Merah’ yang Bikin Takut Pimpinan Proyek

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024. Menurut dia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu diibaratkan seperti kereta api yang relnya lurus.

Viral Pejambret di Car Free Day, Dishub Jakarta Akan Tingkatkan Pengawasan

“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus. Memastikan kereta itu sampai pada tujuan, dengan cepat dan tepat, pas,” kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jagadhita 2024 Tarik 33 Investor Garap 13 Proyek di Bali

Maka dari itu, Jokowi mengingatkan BPKP jangan memperbanyak lampu merah sehingga dapat memperlambat pembangunan yang dilakukan pemerintah dan dampaknya dirasakan kepada masyarakat.

“Tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak itu tidak. Karena kalau itu terjadi, ujung-ujungnya justru memperlambat. Padahal, kita ingin keretanya cepat sampai tujuan,” ujarnya.

Tetapkan KEK Setangga, Jokowi Incar Investasi hingga Rp 67,69 Triliun

Kemudian, Jokowi juga mengingatkan jangan sampai keberadaan BPKP ini membuat takut para pimpinan proyek untuk melakukan pembangunan. Biasanya, kata dia, banyak yang bersaing agar menjadi pimpinan proyek, tapi kalau BPKP banyak rambu larangan itu pada takut nantinya.

“Saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk dari pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja', kan lucu. Biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Inilah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas tepat,” jelas dia.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan sasaran kinerja BPKP dan Pengawas Internal bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Artinya, kata dia, berikan arahan yang benar apabila ditemukan adanya penyimpangan.

“Mestinya diberikan arahan yang bener yang mana, tuntunan yang tepat yang mana bukan memasang jebakan, 'lah ini keliru diemin aja'. Mestinya dibetulkan di awal, diberi tau di awal ini keliru. Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatkan rakyat dari program pemerintah, mestinya ke sana,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya