Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Bakal Diandalkan Atasi Stunting

Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit mengungkapkan, program 3 juta rumah presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaras dengan upaya untuk menurunkan stunting. Sebab, kawasan kumuh disebut merupakan pemicu stunting. 

img_title Kapolri Suyudi Beberkan Langkah Polri Dukung Asta Cita, Penegakan Hukum Berkeadilan hingga Pelayanan Humanis

"Kan di kumuh-kumuh itu kan sumbernya stunting. Jadi itu yang harus diperbaiki, direnovasi (lewat program 3 juta rumah)," kata Panangian di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adapun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 32 juta dari total 75 juta rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.

img_title Dipanggil Prabowo, BRIN Bakal Percepat Riset Vaksin Malaria

Kampanye cegah stunting di Bundaran HI, Jakarta. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/Aiz Budhi

Panangian melanjutkan, dengan program ini tidak hanya difokuskan untuk pembangunan hunian baru, namun juga renovasi hunian. Sehingga dengan program 3 juta rumah ini diharapkan akan meningkatkan jumlah hunian layak. 

img_title Kebijakan Prabowo Buka Peluang Sejahterakan Nelayan Kecil, Kampung Nelayan dan Cold Storage Dinilai Jadi Andalan

Dia pun mengaku, telah mengusulkan agar sarjana lulusan baru dijadikan pengawas perbaikan rumah. Mereka nantinya akan dikoordinasikan di bawah kementerian baru. 

"Mereka (sarjana baru) yang melakukan itu, dipantau kementerian yang baru tadi. Mereka kan yang baru-baru juga sulit cari kerja, dengan demikian pemerintah bisa kasih tanda bahwa mereka experience di penataan kawasan kumuh itu," jelasnya.

Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Di sisi lain, pemerintahan selanjutnya juga direncanakan akan membentuk Kementerian Perumahan. Hal ini sejalan dengan tujuan revisi undang-undang yang sudah dilakukan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pemisahan Kementerian PU dan Perumahan itu salah satu tujuan revisi undang-undang tentang kementerian itu. Kan ada penambahan tugas dan 10 tahun terakhir semua sudah mengatakan banyak hal yang tidak bisa dikoordinasikan dengan baik karena nggak fokus. Sementara selama ini PU terlalu berat kerjaannya, apalagi ada IKN," imbuhnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti

Mendikdasmen Beri Kabar Baik! Guru Non ASN Tak Akan di-PHK Meski Tidak Lulus Tes CPNS

Presiden Prabowo melalui Kemendikdasmen siap mengalihstatuskan sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi guru PPPK penuh waktu tanpa tes mulai bulan Januari 2027

img_title
VIVA.co.id
28 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut