Dongkrak Ekonomi Lokal, Indef Ingatkan Program Makan Bergizi Gratis Harus Libatkan UMKM
- Biro KLIP Kemenko Perekonomian
Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Prabowo mendatang juga bisa ikut mendongkrak perekonomian nasional.
Karenanya, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menegaskan pentingnya keterlibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program MBG tersebut.
"Jika desain lembaganya bagus, program ini bisa merangsang permintaan ekonomi domestik. Pastikan pelaku UMKM terlibat meskipun anggarannya hanya Rp 71 triliun," kata Eko dalam Diskusi Publik Indef: 'Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang', Kamis, 4 Juli 2024.
Simulasi Makan Siang di Tangerang, Menko Airlangga Hartarto
- Biro KLIP Kemenko Perekonomian
Dia menambahkan, rancangan lembaga untuk program MBG itu tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian target, melainkan juga harus melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam pelaksanaannya.
"Jangan judulnya makan bergizi, tapi susu atau produknya banyak yang impor, nanti jebol current account transaksi berjalan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, juga menekankan agar program makan siang gratis usungan Prabowo itu tidak menggunakan produk impor.
Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto.
- M Yudha P / VIVA.co.id
Menurutnya, tujuan program makan bergizi gratis itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara nasional, agar produktivitas masyarakat Indonesia juga bisa ikut meningkat.
Dengan asumsi bahwa hasil dari program itu baru akan terlihat dalam 10-20 tahun mendatang, sehingga dalam skema pembiayaannya pun harus direncanakan dengan matang untuk rentang waktu jangka panjang.
"UMKM harus terlibat dalam kegiatan besar seperti ini. Persiapan program yang baik harus dilakukan secara bertahap, dan proyek percontohan bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia," ujarnya.
Tata Kelola Mineral RI Perlu Diperkuat, Pemerintah Tingkatkan Pengawasan-Digitalisasi untuk Optimalkan Kontribusi
Pemerintah memperkuat tata kelola pertambangan Indonesia melalui digitalisasi, pengawasan, hilirisasi, dan penataan tambang ilegal demi meningkatkan nilai tambah mineral.
