Bahlil Ungkap Prabowo Usul Ormas Non-Agama Bisa Ikut Kelola Tambang

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku, dirinya telah berdiskusi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, terkait dengan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Dalam diskusi tersebut, Dia mengatakan bahwa Prabowo sempat mengusulkan agar pemberian izin pengelolaan tambang itu bisa diberikan juga kepada ormas-ormas non-keagamaan, asal memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan pemerintah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya diskusi sama Pak Prabowo, kata Pak Prabowo, 'Jangan hanya itu (ormas agama) Mas Bahlil, dilihat juga organisasi-organisasi lain yang punya kontribusi kepada negara, yang klasifikasinya memenuhi syarat'. Ya kita kasih saja, daripada kasih yang lain, enggak jelas juga," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 29 Juli 2024.

Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa sampai saat ini pemerintah memang baru memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan saja. Bahkan, menurutnya sampai saat ini sudah ada 3-4 ormas yang juga sudah mengajukan izin pengelolaan tambang kepada pemerintah.

Meski demikian, Bahlil mengaku belum bisa merinci siapa saja ormas-ormas yang dimaksudnya tersebut. "Ada lah, 3-4 (ormas) yang sudah mengajukan," ujar Bahlil.

Dia bahkan mengaku sudah melakukan kunjungan ke sejumlah ormas keagamaan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada para ormas tersebut.

Kunjungan terakhir dilakukan Bahlil kepada pihak PP Muhammadiyah, hingga akhirnya mereka menyatakan kesiapannya untuk ikut mengelola tambang sesuai program pemerintah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bahlil menekankan, pemerintah sangat terbuka bagi siapa pun ormas yang ingin ikut mengelola tambang. Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) pun sebelumnya juga sudah menyatakan kesiapannya untuk ikut mengelola tambang melalui program pemerintah tersebut.

"Silakan, yang penting mereka ajukan. Kalau sudah ajukan, kita lihat mana yang memenuhi syarat dan tidak, pemerintah sangat terbuka," ujarnya.

Bahlil Ungkap 5 IUP Memiliki Cadangan Rp5.400 Triliun: Ada di NTB, Juga Papua

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia yang dilaporkan kepada Prabowo

VIVA.co.id

24 Oktober 2026