Pembelian BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi, DPR Ingatkan Ini
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Pemerintah berencana akan mengeluarkan aturan pembatasan pembelian BBM Bersubsidi di masyarakat. Aturan itu akan diberlakukan supaya subsidi bisa tersalurkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.
Program pembatasan BBM subsidi itu pun disambut baik oleh  anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi. Legislator dari Fraksi PPP ini mengatakan program tersebut bisa meminimalisir pemanfaatan kuota BBM subsidi yang dipakai oleh kelas menengah dan atas.
"Supaya pembatasan BBM subsidi tepat sasaran, bahwa orang yang berpenghasilan cukup itu tidak memanfaatkan kuota BBM subsidi," kata Achmad Baidowi di Jakarta, dikutip Sabtu, 14 September 2024.
Antrean BBM pertalite
- Istimewa
Selain itu, pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan bahwa pembatasan BBM subsidi itu agar penggunaan energi fosil tidak berlebihan. Hal ini penting mengingat Indonesia saat ini bakal memajukan energi baru terbarukan.
"Yang berikutnya pembatasan itu juga pengendalian penggunaan BBM kita supaya tidak jor-joran karena kita nanti khawatir akan mengalami ketergantungan pada energi fosil," ucapnya.
"Sementara, kapasitas energi fosil kita semakin sedikit. Semakin habislah. Itu termasuk energi yang tidak diperbaharukan kan. Lebih pada itu," sambungnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, program pemerintah ini menyasar kepada masyarakat kecil seperti driver ojek online agar dapat memanfaatkan BBM bersubsidi.Â
"Mekanisme kompensasi lebih kepada masyarakat kecil masyarakat tidak mampu itu juga harus diatur oleh pemerintah," katanya.
Karena itu, menurutnya, program pembatasan BBM subsidi bagus namun harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.
"Program ini baik tapi dari yang kemarin-kemarin pelaksanaannya itu sering kali tidak sesuai dengan harapan. Tinggal nanti pengawasan dan pengetatan di lapangan," tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menyatakan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat dapat memperlebar ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bis listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan.
"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi tapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin.
