Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Begini Formatnya
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk format kementerian baru, salah satunya yakni Menteri Penerimaan Negara sebagai bagian dari perombakan di Kementerian Keuangan.
Hal itu dijabarkan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, yang menyebut bahwa langkah ini dilakukan guna mendorong program-program strategis pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
"Insya Allah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, 25 September 2024.
Direktorat Jenderal pajak (DJP)
- Antara
Dia memastikan, dengan adanya kementerian baru tersebut, maka nantinya kementerian itu akan menjadi gabungan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Di sisi lain, Burhanuddin juga mengatakan bahwa harus ada transformasi untuk Kementerian BUMN, mengingat bahwa nilai BUMN Indonesia kini telah mencapai US$1 triliun.
Namun di satu sisi, Dia menegaskan bahwa sumbangsihnya terhadap negara masih harus diperbaiki lagi ke depannya.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Pusat
- VIVA/Danardono
Burhanuddin mengatakan, rencana perubahan dari Kementerian/Lembaga yang akan difungsikan untuk pemerintahan Prabowo, setidaknya akan dilakukan mulai Januari 2025 mendatang.
"Harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya, nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," ujarnya.
Jepang Ubah Sistem Tax-free Shopping, Ini yang Perlu Diketahui Turis Asing Sebelum Belanja di Negeri Sakura
Jepang mulai menerapkan sistem pengembalian pajak atau tax refund bagi wisatawan asing yang berbelanja di negara tersebut. Kebijakan yang berlaku mulai Minggu ini.
