LMAN Sudah Gelontorkan Rp 2,85 Triliun untuk Pembebasan Lahan di IKN

Ratusan masyarakat berkunjung ke IKN setiap hari
Sumber :
  • VIVA.co.id/Jhovanda (Kalimantan Timur)

Jakarta, VIVA – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah menggelontorkan, Rp 2,85 triliun untuk pembebasan atau pengadaan lahan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN Ready for Indonesian Government Move in 2028

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi mengatakan realisasi Rp 2,85 triliun tersebut merupakan pendanaan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 4 Oktober 2024.

“Kalau di total sejak pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini kita sudah merealisasikan untuk IKN saja susah Rp2,85 triliun,” kata Basuki dalam media briefing di Kantor LMAN, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

National Mosque at IKN to Feature Grand Imam Leadership Like Istiqlal

Media Briefing Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Adapun sepanjang tahun ini atau dari periode Januari hingga 4 Oktober 2024, untuk pendanaan lahan di IKN, LMAN telah menggelontorkan atau merealisasikan senilai Rp 1,43 triliun. 

Menag Ungkap Masjid Negara di IKN Bakal Punya Imam Besar Seperti Istiqlal

"Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa negara di dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memang betul-betul fokus di dalam pembangunan infrastruktur," jelasnya

Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Rustanto mengatakan untuk pendanaan IKN itu terdiri dari proyek IKN Dirjen Bina Marga Rp 2,12 triliun, proyek IKN Dirjen Cipta Karya Rp 692,12 miliar, dan proyek IKN Dirjen SDA Rp 39,19 miliar.

“Per 4 Oktober 2024 kita kategorikan per instansi-instansi yang menginisiasi pembangunan PSN itu sendiri yang membutuhkan tanah, pertama Dirjen Bina Marga Rp 2,12 triliun, IKN Dirjen Cipta Karya Rp 692,12 miliar, kemudian Dirjen SDA Rp 36,19 miliar,” ujarnya.

Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Profesor Ilmu Pemerintahan Ingatkan Prabowo Harus Pastika Tanggal Pemerintah Pindah ke IKN

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menilai tanggal pindahnya pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diteken dalam sebuah peraturan.

img_title
VIVA.co.id
12 Desember 2024