Dilantik Prabowo Jadi Wamen Perumahan, Fahri Hamzah Ungkap Kriteria Kontraktor Program 3 Juta Rumah
- VIVA/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto melantik 55 wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Salah satunya yakni Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang dilantik Prabowo sebagai wakil menteri perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
Fahri Hamzah bakal mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Kementerian ini memiliki tugas penting mewujudkan salah satu program kampanye Prabowo di Pilpres 2024, yakni program 3 juta rumah.
Fahri Hamzah menyebut Satgas Perumahan Prabowo-Gibran sedang menggodok upaya menciptakan ekosistem industri perumahan. Melalui ekosistem yang terbentuk nantinya, program 3 juta rumah dapat terwujud.
"Kami di satgas sedang membahas ekosistem bagi tumbuh pesatnya industri perumahan di satu sisi, di sisi lain yang penting menuntaskan mandat membangun 3 juta rumah per tahun, yakni 1 juta rumah di kota dan 2 juta di desa," kata Fahri Hamzah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah di Kertanegara
- VIVA/Zendy Pradana
Fahri menjelaskan, pemerintah tidak membangun secara langsung 3 juta rumah tersebut. Ditekankan mantan Wakil Ketua DPR itu, Pemerintah akan menciptakan ekosistem yang baik agar industri perumahan dapat berkembang.
Pihaknya lanjut Fahri juga menegaskan, kontraktor properti yang akan berpartisipasi dalam program tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun di memastikan semuanya bisa ambil bagian.
"Yang di daerah diprioritaskan untuk kontraktor kecil. Untuk yang di pusat yang 1 juta, mau (kontraktor) luar negeri, dalam negeri, yang besar-besar silakan," imbuhnya.
Sebelumnya, Bank Tabungan Negara (BTN) pun melakukan kajian internal berapa potensi dana yang bakal bergulir dari program tersebut. Dikutip dari kajian tersebut, Minggu, 20 Oktober 2024, estimasi dilakukan dengan harga rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75 juta -Rp100 juta.
Foto udara pembangunan rumah bersubsidi.
- Muhammad Solihin
Hasilnya, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.
Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya.
