Soal Kabinet Gemuk Prabowo, Hashim: yang Penting Hasilnya
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menanggapi komentar masyarakat yang menyoroti soal gemuknya isi Kabinet Merah Putih usungan Prabowo-Gibran.
Dengan total 48 kementerian yang bakal mengawal program Asta Cita Prabowo-Gibran, Hashim pun menanggapi kekhawatiran publik soal besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk kementerian sebanyak itu, berbanding dengan capaian-capaian target yang bakal dihasilkan darinya.
"Dua komentar yang sering diajukan ke saya yaitu satu, jumlah menteri perempuan kok sedikit? Kedua, kok bisa (kabinetnya) gemuk? Nanti takutnya high cost, little output," kata Hashim di acara 'Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia', di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024.
Presiden Prabowo Pimpin Rapat Kabinet Merah Putih Perdana di Istana
- Biro Pers Sekretariat Presiden: Muchlis Jr
Meski demikian, Hashim memastikan bahwa kabinet itu akan dievaluasi berkala oleh Prabowo dalam rentang waktu enam bulan ke depan. Sehingga pada sekitar bulan Maret atau April 2025 mendatang, performa para Menteri dan Wakilnya akan diperiksa satu per satu oleh Prabowo.
Di sisi lain, meski dirinya sendiri mengakui bahwa kabinet Prabowo terkesan gemuk, namun Hashim menegaskan bahwa yang terpenting adalah hasil yang nantinya akan didapatkan oleh masing-masing kementerian tersebut.
"Ini agak gemuk memang, tapi yang penting hasilnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy ini, kalau bisa hasilnya luar biasa ya saya kira itu," ujar Hashim.
Kemudian, Hashim pun membahas soal cita-cita Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Karenanya, dipilihlah Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, guna mewujudkan cita-cita Prabowo tersebut.
"Maka Budiman Sudjatmiko diangkat jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Itu berarti badan ini Tugasnya jadi koordinator, di antara 48 kementerian itu," kata Hashim.
"Jadi meskipun ini memang agak gemuk, tapi yang penting hasilnya apa," ujarnya.
Pajak Digital Disebut Berlaku 9 November 2026, Benarkah Semua Transaksi Bisa Kena? Cek Fakta-faktanya
Pajak digital disebut mulai berlaku 9 November 2026. Namun, pemerintah belum memastikan jadwalnya. Simak fakta transaksi yang dikenai serta dampaknya bagi para konsumen.
