Menuju Indonesia Emas 2025, Ini Tantangan dan Peluangnya
- Istimewa
Jakarta VIVA – Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan penting dalam mewujudkan visi besar 'Indonesia Emas 2045'. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, memiliki target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun.
Rektor Universitas Brawijaya Malang, Prof. Widodo mengatakan, ada tantangan besar menghadang. Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya mencapai 5,05%, jauh dari target tersebut.
"Ketimpangan ekonomi antar wilayah masih signifikan, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk transformasi ekonomi," kata Widodo dikutip dalam keterangannya, Senin, 2 Desember 2024.
Ia melanjutkan, tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai masalah struktural yang menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia.
"Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, melemahkan potensi pertumbuhan ekonomi," katanya.
Empat provinsi industri utama—Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten—mengalami perlambatan sejak awal 2024.
"Studi Universitas Brawijaya di Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tinggi, mahalnya bahan baku, sulitnya akses bahan penolong, dan kebijakan perpajakan yang kurang mendukung," katanya
Menurutnya, jika tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional. Perlambatan konsumsi rumah tangga dan investasi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mengkhawatirkan.
"Di sisi lain, investasi pun lesu, menambah beban ekonomi. Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang meningkat sejak 2018, terutama dalam merespons pandemi COVID-19 dan persiapan pemilu. Namun, pada 2024 dan 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar. Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang dan stagnasi penerimaan pajak," jelasnya.
Ilustrasi Pajak
- pexels.com/Nataliya Vaitkevich
Akibatnya, lanjut dia, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan sektor sosial, berpotensi menurun.
"Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan angka ini akan stagnan hingga 2024," ucapnya.
