Terima Delegasi Jepang di Istana, Prabowo: Kami Punya Tim yang Baik dalam Kabinet
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japinda) dan The Jakarta-Japan Club (JJC) di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024. Pada kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi kinerja Menteri Kabinet Merah Putih di hadapan para delegasi.
“Saya baru menjabat, hari ini 47 hari. Namun, saya sudah merasakan suasana yang sangat baik di kabinet yang saya pimpin. Kami memiliki kerja sama tim yang baik,” kata Prabowo.
Presiden RI, Prabowo Subianto
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Kata dia, seluruh Kabinet Merah Putih sekarang ini menjangkau semua level lapisan masyarakat untuk menginspirasi serta menanamkan semangat melayani rakyat. “Terpenting melayani rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efisien dan cita-cita yang ambisius. “Perencanaan yang berani menghadapi masalah, berani menghadapi rintangan, berani memecahkan masalah, mencari solusi dan bekerja cepat,” jelas dia.
Menurut dia, situasi global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, Prabowo mengatakan Indonesia ingin besahabat dengan semua, termasuk Jepang. Apalagi, lanjut dia, Jepang merupakan salah satu mitra lama Indonesia. Pemerintah Jepang dan sektor swasta Jepang telah sangat aktif di Indonesia.
“Secara tradisi, kita tidak memihak. Kita bersahabat dengan semua. Filosofi kita adalah 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi, kita sambut dengan tangan terbuka. Kami sangat menghargai partisipasi sektor swasta Jepang dan Pemerintah Jepang dalam membantu dan mendukung kami pembangunan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia kami di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan,” pungkasnya.
Anak Buah Prabowo Sebut Retreat Kepala Daerah untuk Samakan Visi dengan Pemerintah Pusat
Sufmi Dasco menilai rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Prabowo Subianto untuk menyamakan visi para kepala daerah dengan pemerintah pusat.
