Presiden Prabowo Harap e-Katalog Bisa Turunkan Skor ICOR
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Ia mengatakan, e-katalog dapat menjadi bagian untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan transaksi seluruh instansi.
“Kementerian/lembaga (K/L) dan pemda wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6.0 ini mulai 1 Januari 2025,” kata Presiden Prabowo.
Prabowo berharap e-katalog ini diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan dan menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen.
Ketum Partai Gerindra itu menekankan e-katalog penting untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini mengingat efisiensi investasi Indonesia yang diukur dalam incremental capital output ratio (ICOR) tercatat masih tinggi jika dibandingkan negara tetangga.
“ICOR kita dinilai angkanya 6. ICOR tetangga kita, beberapa 4 atau 5, artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari ekonomi negara tetangga kita,” kata mantan Danjen Kopassus tersebut.
Presiden RI Prabowo Subianto.
- YouTube Sekretariat Presiden
Prabowo lebih jauh berharap penggunaan e-Katalog menjadi bagian dari upaya mengurangi tidak efisiennya sistem investasi.
Selain pengelolaan dengan digitalisasi, Prabowo mengatakan pentingnya penegakan hukum untuk mengatasi kebocoran. Dia menjelaskan Indonesia memiliki ekonomi yang kuat tapi bisa lebih produktif lagi.
“Sehingga bisa kita gunakan itu untuk menghilangkan kemiskinan, meningkatkan tingkat kemajuan pembangunan kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, mantan Menhan RI itu menyampaikan apresiasinya pada peran presiden pendahulunya.
Sebagai presiden yang baru 51 hari menjabat, Prabowo berkomitmen meneruskan pembangunan bangsa.
“Kita tinggal landas hilirisasi karena jasa semua pemimpin sebelum kita, semua yang lukisannya ada di dinding kita ini,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Akui Banyak Kekurangan Program MBG, 353 Orang Dipecat dan Minta Pelanggar Dibersihkan
Presiden Prabowo mengakui ada banyak kekurangan dalam program MBG dan meminta pelanggar ditindak tegas. Sebanyak 353 orang disebut telah diberhentikan.
