Kenapa Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP? Ternyata Ada Aturannya, Simak Penjelasannya di Sini!
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Jakarta, VIVA – Pemerintah kini mewajibkan pembeli LPG 3 kg bersubsidi untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat melakukan transaksi, baik itu di pangkalan atau sub-pangkalan. Kebijakan ini, bertujuan untuk memastikan distribusi subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menjelaskan, mulai Selasa, 4 Februari 2025, pengecer LPG 3 kg dapat kembali beroperasi, tetapi kini dengan status baru sebagai sub-pangkalan.
Sub-pangkalan ini, diwajibkan menggunakan MerchantApps Pangkalan Pertamina, aplikasi yang mencatat identitas pembeli, jumlah tabung yang dibeli, dan harga jual LPG 3 kg. “Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” ujar Bahlil di Jakarta, pada 4 Februari 2025.
Melalui sistem pencatatan ini, pemerintah berharap distribusi LPG 3 kg lebih transparan dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Lalu, apa fungsinya KTP untuk membeli gas LPG 3 kg?
Kenapa Harus Pakai KTP?
Ilustrasi KTP.
- VIVA/Agus Setiawan
Aturan wajib KTP ini merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 99.K/MG.05/DJM/2023. Dalam regulasi tersebut, setiap konsumen LPG 3 kg harus terdaftar dengan data nama dan alamat yang valid.
Jika belum terdaftar, konsumen perlu membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat pembelian pertama di pangkalan atau sub-pangkalan. Setelah terdaftar, transaksi selanjutnya cukup menggunakan KTP saja.
Sistem ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi, serta memastikan hanya masyarakat yang memenuhi syarat yang dapat membeli produk ini. Bagaimana menurut Anda?
Soal Anggaran Rp 11 Triliun untuk Pembukaan Rekening Massal, Purbaya Ungkap Perhitungannya
Purbaya menilai, jumlah target penerima program harusnya tak mencapai angka proyeksi itu, karena program utamanya menyasar masyarakat berusia 17 tahun yang baru punya KTP
