Kisah PNS Kena PHK Gara-gara Efisiensi Anggaran Pemerintah, Kini Banting Setir Jadi Supir Taksi
- CNN
Jakarta, VIVA – Indonesia saat ini tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran di sektor pemerintahan. Berbagai langkah dilakukan untuk menekan pengeluaran negara, termasuk pengurangan tenaga kerja di instansi pemerintah.
Fenomena serupa ternyata juga terjadi di negara tetangga seperti Vietnam. Pemerintah Vietnam, baru-baru ini mengumumkan rencana pemangkasan satu dari lima pekerjaan di sektor publik, guna menghemat miliaran dolar dari anggaran negara.
Vietnam, berencana memangkas 20 persen pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan. Langkah ini, mencerminkan kebijakan pemotongan anggaran yang agresif, serupa dengan strategi efisiensi yang diterapkan di berbagai negara lain.
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm
- Istimewa
Kebijakan ini, akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan dari 30 menjadi 22. Pemangkasan tidak hanya terjadi di tingkat kementerian, tetapi juga di berbagai sektor seperti media, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan militer.
Alhasil, dari hampir dua juta pekerja di sektor publik pada 2022, sekitar 100.000 orang akan diberhentikan atau diberikan pensiun dini. Namun, pemerintah belum memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana target pemangkasan lebih besar akan dilakukan.
Sejumlah pekerja, bahkan telah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk seorang mantan produser televisi bernama Thanh (bukan nama sebenarnya). Thanh, kehilangan pekerjaannya setelah 12 tahun berkarier sebagai produser televisi di salah satu saluran berita milik negara yang ditutup.
Dia mengaku hanya diberi waktu dua minggu sebelum pemecatan resminya. "Ini menyakitkan untuk dibicarakan," ujar pria 42 tahun itu, seperti dikutip dari RFI, Rabu, 12 Februari 2025.
Thanh, kini beralih profesi sebagai supir taksi demi menghidupi keluarganya. Dia bahkan mengaku merasa kecewa dengan cara pemerintah menentukan siapa yang diberhentikan dan siapa yang tetap dipertahankan.
"Keputusan ini tidak berdasarkan kemampuan pegawai," bebernya. "Saya dulu bangga dengan pekerjaan saya. Sekarang saya merasa kehilangan kehormatan," ungkap Thanh.
Di sisi lain, beberapa pegawai negeri yang masih bertahan mengkhawatirkan kebijakan ini akan membuat pegawai berkualitas justru memilih keluar dan mencari pekerjaan di sektor lain. Salah satunya adalah Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri sipil berusia 51 tahun.
"Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini," katanya. "Saya bisa bekerja sebagai konsultan lepas atau membantu bisnis keluarga saya," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah Vietnam memperkirakan penghematan dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 4,5 miliar dolar AS, atau Rp72 triliun dalam lima tahun ke depan.
