Indef Sebut Danantara Perlu Evaluasi Setahun Sekali

Diskusi Publik Indef
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, diperlukan penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Evaluasi Danantara disebut perlu dilakukan minimal setahun sekali guna mengantisipasi penyimpangan.

img_title DPR hingga Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut, Soroti Potensi Denda Tambang Rp104,43 Triliun

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan untuk mendapat kepercayaan publik Danantara harus akuntabilitas. Dalam hal ini laporan keuangan harus transparan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Laporan keuangannya harus rapi, auditable, sehingga kalau mau ada investor tertarik ya itu akan lebih menjual. Kalau sudah terima duit tapi tidak mau mempertanggungjawabkan, nah itu susah," ujar Esther dalam acara Diskusi Publik Indef Senin, 24 Februari 2025.

img_title Ajudan, Patwal hingga Aktivitas Medsos Bos BUMN Tak Lagi Bisa Seenaknya! Keluarga Juga Dilarang Pamer Gaya Hidup Mewah

Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani (tengah) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Esther menilai, evaluasi Danantara harus dilakukan minimal setahun sekali. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi.

img_title Dony Oskaria Bocorkan Skema Tutup 750 BUMN

"Evaluasi bisa dilakukan minimal setahun sekali. Karena dengan adanya evaluasi setahun sekali itu saya rasa itu merupakan upaya untuk bisa mitigasi risiko terjadinya fraud di Danantara," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan di Danantara dibutuhkan akuntabilitas yang jelas kepada publik. Sebab Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Dewan Pengawas tidak cukup, ini harus ada proses akuntabilitas kepada publik yang cukup jelas, laporan investasinya, kinerja keuangannya seperti apa. Lalu audit rutin, karena kita tahu BPK tidak akan bisa masuk tanpa ada persetujuan dari DPR," tegasnya.

Andry menutkan, Danantara perlu menerapkan prinsip-prinsip Santiago atau pedoman pengelolaan dana kekayaan negara agar sistem keuangan berlangsung stabil. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kalau kita melihat ada Santiago Principles, Internasional SOF sudah mengedepankan itu, tentunya kita harapkan Danantara juga mengedepankan terkait dengan Santiago Principles tersebut," imbuhnya.

Ilustrasi Sampah

Prabowo Pasang Target Sampah RI Tuntas 2028, Danantara Mulai Tender Teknologi Pengolahan

Prabowo menargetkan persoalan sampah Indonesia tuntas pada 2028. Danantara ditugaskan menangani sampah, dengan tender teknologi pengolahan yang sudah dimulai.

img_title
VIVA.co.id
29 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut