Luhut Sebut Indonesia Surplus Daging hingga Telur Ayam Selama 20 Tahun
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut selama 20 tahun, Indonesia mengalami surplus daging dan telur ayam. Ia menilai, hal itu berdampak positif bagi Indonesia.
"Kita ternyata selama 20 tahun itu surplus telur ayam, dan selama 20 tahun kita juga surplus ikan apa namanya, ayam, daging ayam," ujar Luhut di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.
Di sisi lain, ia mengklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya yaitu program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga menurunkan tingkat kemiskinan.
"Dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," ujar Luhut.
Harga daging sapi di Pasar Induk Pringsewu Lampung
- Pujiansyah
Dalam kesempatan yang sama, anggota DEN, Arief Anshory Yusuf mengaku telah menyampaikan beberapa kajian terkait dampak program MBG kepada Presiden Prabowo. Program MBG dapat menyerap tenaga kerja baru hingga 1,9 juta dan menurunkan tingkat kemiskinan hingga 5,8 persen.
"Terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro job, menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta. Lalu kemudian pro kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8 persen," kata Arief.
Selain itu, kata dia, program MBG juga dapat menyejahterakan rakyat dengan memperoleh pendapatan hingga Rp600.000.
Peternakan ayam petelur
- Istimewa
"Ketimpangan juga akan sangat berkurang, bayangin aja ya, kalau 3 orang anak sekeluarga punya 3 orang anak, itu dia dapat per bulannya bisa dapat Rp600.000 dari MBG," ujarnya.
Arief memastikan pemerintah terus memantau program MBG agar dapat berjalan dengan baik. Dengan cara, kata dia, melakukan audit rutin agar tak terjadi kebocoran bahan pokok program MBG.
"Kita segera business process review lalu audit rutin oleh BPKP, itu pertama. Kedua memberikan ruang untuk peran serta masyarakat, agar bisa melakukan monitoring karena sense of belonging nya tinggi. Lalu yang terakhir jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor, tidak usah diimpor," kata Arief.
