Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama BTN, DJP Bilang Gini

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara, terkait ditunjuknya Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025.

img_title RUPSLB BTN Rombak Jajaran Direksi, Nixon Napitupulu Tetap Jabat Dirut

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, sebagai abdi negara maka harus siap menerima penugasan apapun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sebagai abdi negara, tentunya harus siap menerima penugasan apapun dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab," ujar Dwi kepada VIVA, Kamis, 27 Maret 2025.

img_title Transformasi BTN Dorong Peningkatan Kualitas Aset hingga Digitalisasi Bisnis

Direktorat Jenderal pajak (DJP)

Photo :
  • Antara

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan menolak keras rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Sebab sebagai pejabat tertinggi di otoritas perpajakan negara , keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia dipertanyakan.

img_title 30 Pahlawan RI Terima Hunian Layak, BTN Tegaskan Dukung Peogram Cahaya

"Ini bukan sekadar masalah etik. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum, pemerintahan yang baik, dan keadilan konstitusional. Kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyatakan keprihatinan dan penolakan keras terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak saat ini," ujar Rinto dalam keterangannya.

Rinto mengatakan, Dirjen Pajak merupakan panglima dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap wajib pajak. Dirjen Pajak digaji melalui APBN dan diberi mandat untuk bersikap adil dan netral terhadap seluruh wajib pajak.

"Rangkap jabatan ini mencederai keadilan, karena wajib pajak lain tidak memiliki kemewahan yang sama untuk mengatur kebijakan perpajakannya sendiri dari dalam," katanya.

Untuk itu, IWPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot jabatan komisaris utama BTN dari Dirjen Pajak. Hal ini demi menjaga integritas sistem perpajakan nasional.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh praktik rangkap jabatan di kementerian dan BUMN. Merevisi Peraturan Menteri BUMN yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi," ujarnya.

BTN.

Kebutuhan Nasabah Terus Berubah, BTN Pastikan Terus Transformasi Bisnis

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memperkuat komitmen menempatkan nasabah sebagai pusat pengembangan layanan melalui semangat 'Think Customer' di momen Harpelnas 2026.

img_title
VIVA.co.id
4 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut